Kejati Sumut Tahan Tersangka Kelima Kasus Korupsi Bandara Lasondre Nias Selatan

PERISTIWA | 16 Oktober 2019 17:08 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Tim penyidik pidana khusus (Kejati) Sumut menahan tersangka kelima kasus dugaan korupsi peningkatan runway, taxiway dan apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Nias Selatan, Sumut, Rabu (16/10). Dia dikirim ke Rutan Tanjung Gusta setelah diperiksa sebagai tersangka selama 5 jam sejak pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Tersangka kelima yang ditahan berinisial IKI (51). Dia merupakan PNS pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang juga dipercaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Tersangka diperiksa di ruang penyidik pidana khusus Kejati Sumut dan disimpulkan untuk dilakukan penahanan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian.

Sebelum IKI, penyidik telah lebih dulu menahan 4 tersangka dalam kasus itu. Dua dari 4 tersangka itu dikirim ke Rutan Tanjung Gusta, kemarin, yakni IAF (34) dan IPR (47).

IAF merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Kualanamu. Dia juga menjabat Ketua Pokja pada paket pengerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron di UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Sementara IPR (47) adalah PNS Otoritas Banda Udara Wilayah II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan proyek itu.

Pada Selasa (8/10), penyidik dulu menahan tersangka AH (45) dan DCN (38). Keduanya dari pihak rekanan. AH merupakan Direktur II pada PT Mitra Agung Indonesia, sedangkan DCN adalah Direktur PT Harawana Konsultan.

Para tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mereka diduga telah melakukan atau turut seta melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan runway, taxiway dan apron di UPBU Lasondre yang ditengarai telah merugikan negara Rp14.755.476.788. Nilai kerugian itu didasarkan pada penghitungan auditor dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2016, saat UPBU Lasondre di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan PCN (Pavement Classification Number) runway, taxiway, apron dengan AC-Hotmix, termasuk marking volume 45.608 meter persegi. Pagu anggarannya sebesar Rp27 miliar yang bersumber dari APBN Kemenhub RI.

Setelah melalui tahapan pelelangan, Pokja ULP menetapkan PT Mitra Agung Indonesia sebagai pemenang lelang. Penandatanganan kontrak dilaksanakan 9 Februari 2016 oleh PPK dengan nilai kontrak Rp26.900.900.000. Sementara pengawasan pekerjaan dilakukan PT Harawana Consultant.

Pembayaran telah dilakukan hingga termyn IV mencapai 80 persen senilai Rp19.847.973.127,27. Namun dokumen setiap termyn tidak dilengkapi pada waktu pengajuan pencairan dana. Sementara kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai 43,80 persen.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ditemukan bahwa volume pekerjaan yang terpasang hanya 20 persen. Hasil pemeriksaan itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

Baca juga:
Walkot Medan Kena OTT, Ini Daftar Kepala Daerah di Sumut yang Tersangkut Korupsi
VIDEO: Menelusuri Ruang Kerja Wali Kota Medan yang Kena OTT KPK
Kena OTT KPK, Ini Profil & Jejak Karier Wali Kota Medan
Kejati Sumut Kembali Tahan 2 Tersangka Korupsi Bandara Lasondre Nias Selatan
Kasus Korupsi Program Kawin Suntik Sapi, Mantan Kadinas Peternakan Blora Ditahan
Kejaksaan Tetapkan Lima Orang Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi di Garut
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia

(mdk/gil)