Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kaltara faktor cuaca & bongkar muat di Pelabuhan

PERISTIWA | 3 September 2018 16:52 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Mulai terjadi kelangkaan dalam pendistribusian gas elpiji 3 kilogram di Kalimantan Utara. Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus langsung menemui Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati untuk memastikan ketersediaan stok di sana.

Hasil pertemuan itu, menyepakati komitmen Pertamina memenuhi kebutuhan gas elpiji di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltara.

Deddy menjelaskan, berdasarkan laporan distributor, distribusi elpiji 3 kg ke Kaltara sangat bergantung kelancaran transportasi karena belum adanya SPBE (stasiun pengisian bulk elpiji).

Adapun beberapa hal yang jadi penghambat transportasi pendistribusian elpiji 3 kg adalah cuaca ekstrem atau saat tingginya gelombang air laut pada Agustus dan Desember hingga awal Januari.

Penghambat lain yang dikeluhkan distributor, kata Deddy, adalah tidak diprioritaskannya kapal pengangkut elpiji 3 kg saat proses bongkar muat di pelabuhan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan semua proses distribusi elpiji 3 kg.

Caleg PDIP dapil Kaltara itu menyampaikan, dengan sejumlah hambatan yang dilaporkan distributor, Dirut Pertamina berjanji segera mengeksekusi solusi untuk menjaga kelancaran pasokan elpiji 3 kg di Kaltara.

Adapun langkah yang disepakati dan direkomendasikan Pertamina adalah membangun SPBE di Kaltara bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, disiapkan juga skema pembuatan lahan penyimpanan elpiji 3 kg untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

"Ada skema storage, tapi lahannya disiapkan Pemda," ucap Deddy, melalui pernyataan tertulis, Senin (3/9).

Rekomendasi selanjutnya, kata Deddy, Pertamina akan menambah pasokan gas elpiji dengan mengacu kebutuhan elpiji 3 kg di Kaltara yang diprediksi mencapai 3.273.000 tabung pada 2018.

"Monitoring subsidi biar tepat sasaran. Pertamina sepakat elpiji 3 kg harus tersedia," ungkap Deddy, yang baru diangkat jadi warga kehormatan Suku Tidung tersebut.

"Bila perlu sediakan SPBU dan SPBG mini tiap desa yang hanya berbiaya Rp 40 juta. Pertamina siap membantu jaminan ke bank agar BUMD atau BUMDes itu bisa mendapat pinjaman," ujar Deddy.

(mdk/rnd)