Kembalikan Berkas, Jaksa Minta Polisi Serahkan 5 Komisioner KPU Palembang

PERISTIWA | 24 Juni 2019 16:08 Reporter : Irwanto

Merdeka.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mengembalikan berkas kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang. Jaksa meminta penyidik melengkapi berkas perkara dan kembali menyerahkannya dalam waktu tiga hari ke depan.

Kasi Pidum Kejari Palembang Yuliati Ningsih mengungkapkan, pengembalian dilakukan karena berkasnya belum lengkap berdasarkan pemeriksaan. Pihaknya memberikan waktu segera melengkapi hingga batas waktu ditentukan.

"Ya, kemarin berkasnya sudah kita kembalikan ke penyidik Polresta Palembang untuk dilengkapi," ungkap Yuliati, Senin (24/6).

Dikatakannya, penyerahan berkas selanjutnya harus disertakan dengan membawa lima tersangka kepada jaksa. Selanjutnya, Kejari akan menyerahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.

"Ya selain berkas, lima tersangka harus dibawa ke Kejari. Paling tidak Kamis sudah balik lagi (ke Kejari)," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, pihaknya memastikan para tersangka tidak dilakukan penahanan. "Tidak ditahan karena ancaman pidananya dibawah lima tahun," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Palembang berinisial EF dan empat anggotanya, yakni YO, AB, SA, dan AI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang pada 11 Juni 2019. Mereka sebelumnya dilaporkan Bawaslu setempat karena tidak melaksanakan rekomendasi untuk pemungutan suara lanjutan (PSL) di beberapa TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada 27 April 2019. KPU Palembang dinilai menghilangkan hak masyarakat untuk mencoblos.

Baca juga:
Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk, Ini Alasannya
RPH Digelar Tertutup, 9 Hakim MK Godok Hasil Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini
Hakim MK Gelar Rapat Musyawarah, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
Anggota DPRD se-Indonesia Urun Rembuk Rajut Persaudaraan Pasca Pemilu
Pemkab Bekasi Alokasikan Dana Rp755 Juta untuk Pakaian Dinas 50 Anggota DPRD Baru
Dianggap Langgar Kewenangan, Bawaslu Solo Disomasi PDIP

(mdk/rhm)

TOPIK TERKAIT