Kemenag Cabut Naskah Ujian Bermuatan Materi Khilafah di Kediri

PERISTIWA | 5 Desember 2019 13:27 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Geger soal naskah ujian penilaian akhir semester (PAS) tingkat madrasah aliyah (MA) se-Wilayah Kediri tahun ajaran 2019/2020 yang memuat materi tentang khilafah. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mencabut naskah ujian tersebut. Naskah itu pun kini diganti dengan soal cadangan yang akan disusulkan dalam ujian tersendiri.

Pencabutan naskah bermuatan materi soal khilafah itu diungkapkan oleh Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Moch Amin Mahfud. Ia menyatakan, naskah tersebut telah dicabut dan akan diganti dengan materi ujian yang lain.

"Soal ujian itu ditarik dan diganti dengan soal cadangan yang tidak bermuatan khilafah. Kita ganti dengan soal lain yang akan diujikan tersendiri dalam ujian susulan," katanya, Kamis (5/12).

Dia mengakui, naskah ujian bermuatan kata-kata khilafah itu muncul pada mata pelajaran fiqih yang akan diujikan kepada siswa kelas XII MA di seluruh wilayah Kediri Utara. Naskah itu baru ditemukan di lima MAN di Kabupaten Kediri dan satu MAN di Kota Kediri.

"Dari enam Madrasah itu, hanya satu MAN di Kota Kediri yang telah mengujikan. Sementara lima MAN di Kabupaten Kediri belum diujikan ke siswa. Jadi, naskah ujian itu hanya ditemukan di Kediri, tidak di semua daerah di Jatim," kata Amin.

1 dari 1 halaman

Naskah Dicabut agar Tak Salah Dipahami

Amin mengaku telah melakukan pengecekan terhadap soal tersebut. Amin pun memastikan akan mencabut soal ujian itu, agar tidak disalahpahami oleh para siswa.

"Kami mohon maaf atas kejadian ini, terkait dengan soal fiqih yang diujikan di MAN wilayah kerja Kediri Utara. Saya pastikan soal itu akan diganti soal cadangan," katanya.

Dia menjelaskan, naskah dalam soal itu berisi materi tentang pemerintahan Islam, menjadi salah satu bahasan pada kurikulum Madrasah Aliyah (KMA) Nomor 165 tahun 2014. Namun, titik tekan dari materi ini sebenarnya adalah pada aspek perkembangan kehidupan.

Materinya menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad S.A.W. wafat, dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani. Keberadaan materi ini sempat viral di media sosial. Kini Kanwil Kemenag Jatim memastikan mencabut soal-soal ujian tersebut. (mdk/ray)

Baca juga:
Megawati Tantang Pendukung Khilafah Datang ke DPR Dialog dengan FPDIP
PKS Soal Majelis Taklim Wajib Terdaftar: Pemerintah Terjebak Masa Lalu
Majelis Taklim Harus Terdaftar, Muhammadiyah Sebut Menag Berlebihan
GP Ansor Nilai Peraturan Menteri Agama Soal Majelis Taklim Berlebihan
Wamenag: Tidak Ada Sanksi untuk Majelis Taklim yang Tak Mendaftar
Fadli Zon Nilai Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag Tak Diperlukan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.