Kemendagri Gelar Rakornas Pengawasan Aktivitas Ormas Asing yang Didirikan WNA

PERISTIWA | 24 Juni 2019 11:41 Reporter : Syintia Samantha

Merdeka.com - Keberadaan Ormas yang didirikan oleh WNA merupakan suatu konsekuensi dari pergaulan internasional yang ada saat ini. Selain itu perkembangan ormas terlebih ormas asing saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pengaturan, pengelolaan serta pengawasan yang senantiasa komprehensif .

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan mengadakan kegiatan Rakornas Pengawasan Aktivitas Ormas yang didirikan oleh WNA. Rakornas digelar di Bali Dynasty Resort, Kabupaten Badung pada Senin (24/6).

Kemendagri Gelar Rakornas Pengawasan Aktivitas Ormas yang Didirikan oleh WNA ©2019 Merdeka.com

Dari hasil pendataan secara nasional sampai dengan 21 Juni 2019, badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang memiliki Izin Prinsip dari Kementerian Luar Negeri sebanyak 76 Ormas asing ada di Indonesia.

"Jika melihat perkembangan ormas yang cukup besar tentunya harus diimbangi peran dan fungsi ormas dalam pembangunan. Sebagaimana amanat UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa ormas dari negara lain din Indonesia harus tetap menghargai kedaulatan NKRI, memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat dan patuh tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi Sudiana dalam rakornas tersebut.

Kemendagri Gelar Rakornas Pengawasan Aktivitas Ormas yang Didirikan oleh WNA ©2019 Merdeka.com

Dari segi pengawasan ormas asing, Didi juga menyampaikan bahwa ada beberapa ketentuan diantaranya pertama sesuai Pasal 44 UU 17 Tahun 2013, bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya Ormas Asing harus memperoleh Izin Pemerintah, baik prinsip oleh pemerintah pusat maupun izin operasional oleh kementerian/lembaga mitra teknis dan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokasi kerja sama.

Kedua sesuai pasal 19 dan 24 PP no 59 Tahun 2016 disebutkan bahwa Ormas Asing yang akan melaksanakan kegiatan di daerah diwajibkan untuk memberitahukan lokasi kerjasama kepada Kementerian Dalam Negeri. Ketiga Permendagri 56 Tahun 2017 pasal 13 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas termasuk ormas asing maka dibentuk tim terpadu ormas yang terdiri dari tim terpadu nasional, provinsi dan kabupaten/kota .

"Hal ini terasa penting agar keberadaan ormas asing di ketahui juga oleh pemerintah daerah sehingga program dan kegiatannya dapat bersinergi dan membangun pembangunan di daerah," ujarnya.

Sementara Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Lutfi TMA menyampaikan bahwa melalui rakornas ini diharapkan dapat menyamakan pandangan dan sinergitas bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan ormas yang didirikan oleh WNA. Selain itu juga mengajak peran aktif masyarakat sebagai salah satu pengawas eksternal mengingat ormas yang begitu banyak melakukan aktivitas di lingkungan masyarakat secara langsung.

Kemendagri Gelar Rakornas Pengawasan Aktivitas Ormas yang Didirikan oleh WNA ©2019 Merdeka.com

"Dengan demikian pengawasan nantinya dapat digunakan sebagai deteksi dini dari aktivitas yang ada karena perkembangan dan dinamika ormas yang ada tentunya memiliki potensi konflik," terang Lutfi.

Didi juga berpesan kepada kesbangpol yang ada di daerah hendaknya senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan mitra komponen atau lembaga. "Ini terkait yang ada di daerah untuk melakukan penanganan dan pengawasan aktivitas ormas yang didirikan oleh WNA," imbuh Didi. (mdk/hhw)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.