Kemenkes Akui Masih Utang pada RS yang Layani Pasien Covid-19

Kemenkes Akui Masih Utang pada RS yang Layani Pasien Covid-19
Memindahkan Pasien Terinfeksi Covid-19. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
PERISTIWA | 27 Januari 2021 21:09 Reporter : Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui belum membayar klaim biaya rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 sepenuhnya. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Prof Abdul Kadir mengungkapkan, Kemenkes baru membayar 1.638 RS. Padahal totalnya ada 2.900 RS di Indonesia. Sementara itu, RS yang melayani pasien Covid-19 sekitar 2.000 RS.

"Total yang sudah kita bayarkan itu lebih dari Rp14.526.658.000 triliun, hampir Rp15 triliun kita bayar. Mulai dari Maret 2020 sampai sekarang ini, 1.683 RS kita sudah bayarkan," kata Abdul Kadir dalam diskusi virtual yang disiarkan di Youtube Kemenkominfo, Rabu (27/1).

Abdul Kadir mengatakan, ratusan RS yang belum dibayarkan klaimnya itu disebabkan karena tutup buku akhir tahun 2020. Sehingga, klaim yang baru selesai diverifikasi pada bulan Desember akan dibayarkan dengan anggaran 2021.

Namun, kata dia, anggaran tersebut memang belum turun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia pun menjelaskan, proses verifikasi klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan memakan waktu 14 hari.

"Akhir Desember memang ada beberapa yang tidak bisa kita bayarkan karena sudah akhir tahun. Kemenkeu sudah tutup buku. Kalau Januari ini memang belum dibayar karena anggaran yang kita ajukan ini masih berproses di Kemenkeu atau belum cair," ujarnya.

Selain itu, ratusan RS yang ditunda pembayarannya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian (dispute) antara klaim yang diajukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, RS diminta untuk melengkapi syarat klaim yang akan diajukan. Bila klaim pembayaran sudah diverifikasi dan dana dari Kemenkeu sudah cair, dia pun berjanji akan segera melakukan pembayarannya.

"Ada kasus yang tidak sesuai antara klaim yang diajukan dengan dokumen yang dikirimkan serta aturan yang kita pegang. Ini alasan terjadi penundaan pembayaran. Kepada seluruh Dirut RS, kita akan segera melakukan pembayaran setelah dana itu cair dari Kemenkeu," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamedika, Fathema Djan Rachmat membenarkan bahwa pembayaran klaim bulan Januari 2021 ini ada keterlambatan. Meskipun begitu, kata dia, selama ini pembayaran klaim yang diajukan pihaknya oleh Kemenkes selalu berjalan dengan baik.

"Secara umum, pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah (Kemenkes) dan verifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan itu lancar," kata Fathema.

"Mungkin, memang ada keterlambatan yang terjadi di Januari ini karena kita memasuki tahun yang baru. Namun secara umum, pembayaran 50 persen biaya di depan sudah dibayarkan dengan baik setelah verifikasi," lanjut dia.

Baca Selanjutnya: Utang Rp1 Triliun...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami