KemenPAN RB Gandeng BNPT Cegah ASN Terpapar Radikalisme

PERISTIWA | 12 November 2019 20:32 Reporter : Tri Yuniwati Lestari

Merdeka.com - Sebelas kementerian dan lembaga negara bekerjasama meluncurkan platform portal aduan radikalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna mencegah bahaya radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Disampaikan Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, keterlibatan BNPT dalam menangkal radikalisme di ASN guna mendapatkan informasi mendalam.

"Saya tekankan ini adalah radikalisme negatif. Paling tidak, BNPT bisa minta crosscheck, data yang ada terima laporan kita cek ke BNPT dan (lembaga) lain," ujar Wahyu usai penandatanganan bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11).

Wahyu mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah mengantongi data ASN yang terjangkit radikalisme.

"Data awal radikalisme ASN sudah ada. Sudah ada ASN yang terjangkit. Kita bisa ngikuti ASN dari media sosial, itu sudah bisa terlihat nyata," katanya.

1 dari 1 halaman

11 Kementerian Luncurkan Portal Aduan

Sebelumnya, sebanyak 11 kementerian dan lembaga negara bekerjasama meluncurkan portal aduan radikalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penandatangan keputusan bersama itu dalam rangka menguatkan wawasan bagi ASN yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (12/11).

Melalui platform ini, masyarakat dapat mengadukan ASN yang diduga terpapar radikalisme, meliputi intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Jenis pelanggaran yang dapat diadukan masyarakat untuk ASN yang dianggap terpapar radikalisme. Berikut ini 11 jenis pelanggaran ASN yang dapat dilaporkan melalui portal aduanasn.id.

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya).

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial.

6. Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sendiri menjadi fasilitator yang menyediakan portal tersebut. (mdk/eko)

Baca juga:
Pemerintah Pantau Medsos Peserta CPNS Tangkal Radikalisme
Tangkal Radikalisme, 11 Kementerian Kerjasama Luncurkan Portal Aduan ASN
Temukan ASN Radikal, Kementerian & Lembaga Luncurkan Portal Pengaduan ASN
Tangkal Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama
'Manipulator Agama, Gunakan Agama untuk Tujuan yang Bertentangan'
Anak Kecil Batasi Pertemanan Karena SARA, Apa yang Salah?