Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenpora Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi

Kemenpora Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenpora Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta membuka rapat pembahasan reformasi birokrasi dengan tema 'Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2019'. Kegiatan ini digelar di daerah Melawai, Jakarta, Senin (20/5) pagi.

Rapat ini setidaknya untuk membentuk tata kelola yang baik dalam bidang keolahragaan. Hal ini diutarakan Isnanta dalam sambutannya.

rapat penguatan reformasi birokrasiKemenpora Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi©2019 Merdeka.com

Ia juga mengutarakan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dia juga berharap dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang baik di bidang keolahragaan.

rapat penguatan reformasi birokrasiKemenpora Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi ©2019 Merdeka.com

"Ada tiga hal dalam pelaksanaan reformasi yaitu reformasi birokrasi, mendorong perbaikan tata kelola pemerintah; kemudian akuntabilitas kinerja, mendorong penerapan managemen kinerja menuju efektivitas dan efisiensi anggaran; dan terakhir terkait zona integritas, mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan," kata Isnanta.

Turut hadir dalam rapat pembahasan tersebut dua narasumber yaitu Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Sofwan dan Auditor Madya pada Inspektorat, Sri Kurniati serta Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan
Raih Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Mendag: Reformasi Birokrasi Kemendag Raih Prestasi Membanggakan

Kemendag meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16 dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran
Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran

Pemerintah Bakal Manfaatkan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembelajaran

Baca Selengkapnya
Waspadai Gerakan Kelompok Terlarang, Buat Kegiatan Tarik Generasi Muda
Waspadai Gerakan Kelompok Terlarang, Buat Kegiatan Tarik Generasi Muda

Masyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya

Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024
Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024

Ibu Kota Nusantara Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel dan Taksi Terbang Pada Juli 2024

Baca Selengkapnya