Kementerian Agama Minta Hak-hak Korban First Travel Dikembalikan

PERISTIWA | 18 November 2019 13:45 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Penderitaan korban penipuan agen perjalanan haji dan umrah First Travel tak kunjung usai. Setelah gagal pergi ke Tanah Suci, uang yang sudah dikeluarkan pun tak akan dikembalikan ke mereka. Uang mereka akan menjadi milik negara.

Merespons itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi ingin hak-hak para korban First Travel dikembalikan. Kemenag mendukung hal tersebut.

"Kalau dari pihak kami saya kira karena itu hak jemaah, hak masyarakat harus kembalikan, bahkan itu sudah menjadi catatan kami di kementerian agama," kata Zainut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/11).

Zainut ingin para korban penipuan haji diperhatikan oleh negara. Caranya bisa diganti dengan memberangkatkan umrah atau mengembalikan uang mereka.

"Sebaiknya para korban ini harus diperhatikan apakah misalnya pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umroh atau di kembalikan uangnya, kami dari kementerian agama akan sangat mendukung itu," tuturnya.

Dia pun menilai wajar soal aset First Travel yang disita oleh negara. Sebab hal tersebut merupakan masalah hukum pidana.

"Persoalannya apakah nanti negara mengambil kebijakan mengembalikan kepada jemaah juga saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh kejaksaan," katanya.

1 dari 2 halaman

LPSK Nilai Negara Ambil Keuntungan Dari Kasus Kasus First Travel

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, tidak setuju terkait sikap Kejaksaan Negeri Depok yang akan melakukan proses lelang terhadap barang sitaan pada kasus First Travel. Menurut Edwin, negara tidak mengalami kerugian akibat kasus tersebut dan malah mengambil keuntungan.

"Justru hak-hak korban yang harus dipikirkan. Bayangkan, selain sudah menderita kerugian berupa materi yang tidak sedikit, terkadang korban juga mengalami penderitaan psikis akibat terpaan rundungan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umrah," kata Edwin dalam keterangan pers, Sabtu (16/11).

2 dari 2 halaman

Kejari Depok Sarankan Korban Anggap Sedekah

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Yudi Triadi mengatakan, hingga saat ini, bunyi keputusan kasus First Travel yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

"Dengan begitu, otomatis uang hasil lelang nanti masuknya ke negara semua," katanya, Jumat (15/11).

Dalam kasus penggelapan tersebut, negara tidak dirugikan. Namun dalam putusan persidangan dinyatakan bahwa barang bukti diperuntukan bagi negara. Dikatakan Kajari bahwa, pencucian uang berasal dari uang yang didapatkan dari pemilik agen perjalanan First Travel dari uang setoran umroh para korban.

"Kemudian uang dari nasabah Rp1 miliar ini dibelanjakan oleh bos First Travel untuk beli ini, ini, ini. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?" ucapnya.

Yudi menjelaskan dan meminta agar para korban untuk menerima dan ikhlaskan uang tersebut sebagai bentuk sedekah. "Kalau mereka sudah niat umrah tapi diakalin (dibohongi), sudah sama itu (pahalanya) kalau di agama Islam," ucapnya. (mdk/rhm)

Baca juga:
Bukannya Dikembalikan ke Jemaah, Ini Aset-aset First Travel yang Dirampas Negara
Jaksa Agung: Putusan First Travel Tak Sesuai dengan Tuntutan Jaksa
LPSK : Negara Ambil Keuntungan Dari Kasus Kasus First Travel
Aset First Travel Diambil Negara, Kejari Depok Sarankan Korban Anggap Sedekah
Kejari Depok Ngaku Sudah Perjuangkan Hak Korban First Travel
Kuasa Hukum Meninggal, Korban First Travel Minta Sidang Ditunda