Kepala Daerah Bisa Terapkan PSBB Jika Disetujui Menkes

Kepala Daerah Bisa Terapkan PSBB Jika Disetujui Menkes
PERISTIWA | 1 April 2020 07:13 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Aturan ini dibuat untuk melawan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Adapun PP ini terdiri dari 7 pasal yang diteken Jokowi pada Selasa, 31 Maret 2020. Dasar hukum PP ini yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan salinan PP yang diterima, Pasal 1 dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Virus Corona.

Pemerintah daerah boleh menerapkan PSBB dengan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Menkes). Pembatasan sosial yang dimaksud yakni pembatasan pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota.

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu," bunyi Pasal 2 ayat (1).

1 dari 1 halaman

Dalam pasal 6, para kepala daerah harus mengusulkan pemberlakuan PSBB ke Menteri Kesehatan. Kemudian, Menkes meminta pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu," demikian yang tertulis di Pasal 6 ayat (3).

Apabila Menteri Kesehatan menyetujui usulan Ketus Gugus Tugas Penanganan Covid-19, maka kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 ayat (4).

Meski begitu, PP tersebut mengatur pembatasan sosial harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya. Kemudian, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

PSBB harus memenuhi sejumlah syarat yaitu, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat signifikan dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Hal itu tertuang dalam Pasal 3 PP ini.

Pembatasan sosial skala besar paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1).

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
Mereka Lebih Takut Mati Kelaparan Ketimbang Virus Corona
Cara Dinkes Sulawesi Tengah Tangkal Virus Corona
Hari Ini Puluhan TKA China Berlabuh di Kabupaten Bintan
Mahfud MD: Pembatasan Sosial Berskala Besar Sudah Mencakup Semua Ide
Penyemprotan Disinfektan Harus Selaras dengan Kesadaran Masyarakat Menjaga Jarak
Ada Wabah Corona, Berapa Besar Dana Tak Terduga yang Harus Disiapkan?

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Putar Otak Bisnis Ritel Hadapi Corona

5