Keppres Dicabut, Jokowi Bisa Angkat Kembali Evi Novida Ginting Sebagai Anggota KPU

Keppres Dicabut, Jokowi Bisa Angkat Kembali Evi Novida Ginting Sebagai Anggota KPU
PERISTIWA | 9 Agustus 2020 21:07 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso menilai, Evi Novida Ginting bisa kembali menjadi anggota KPU. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo mencabut Keppres pemberhentian Evi.

"Kalau presiden kemudian mengeluarkan Keppresnya untuk mengangkat kembali bu Evi atau membatalkan keppresnya yang sebelumnya yang menyatakan bahwa bu Evi dibatalkan, maka itu yang berlaku. Dan Bu Evi kembali menjadi anggota KPU," ujar Topo dalam diskusi daring, Minggu (9/8).

Kendati, menurut Topo, putusan DKPP terhadap pemecatan Evi sudah final dan mengikat. Putusan itu tidak menjadi batal. Namun, yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memecat anggota KPU adalah presiden.

"Karena yang berwenang secara hukum administrasi untuk memutuskan Bu Evi sebagai anggota KPU atau bukan itu adalah presiden," kata Topo.

Mengenai putusan DKPP itu perlu dihormati karena sudah final. Kewenangan DKPP memutus masalah etik penyelenggara pemilu telah selesai. Namun, DKPP tidak berwenang secara administratif memutuskan untuk memecat atau mengangkat anggota KPU.

"DKPP bukan lembaga administrasi yang bisa mengangkat dan memberhentikan secara administrasi seorang anggota KPU," jelasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 terkait pemberhentian Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU. Jubir Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Jokowi menghargai keputusan itu dan tidak melakukan banding.

"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding," katanya lewat pesan singkat, Jumat (7/8).

Dini mengungkapkan, Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN. Dia mengaku, pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif dan semata-mata hanya untuk memformalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres," terangnya.

Presiden, lanjut dia, juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara. Termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu.

"Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," tutur politikus PSI itu. (mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami