Ketua DPR Ingatkan Tugas Berat Kapolri Baru Idham Azis
Merdeka.com - DPR mengesahkan Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis menjadi Kapolri dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (31/10). Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Kapolri baru akan langsung menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Di antaranya, pengamanan pilkada serentak 2020, pencegahan radikalisme, penegakan hukum dan pencegahan aksi terorisme dengan mengedepankan deteksi dini intelijen, serta kejahatan cyber dan kejahatan transnasional.
"Tugas berat mengadang Kapolri baru. Tapi melihat rekam jejaknya dan paparan program saat fit and proper test, kita optimis kapolri baru akan bisa mengatasi tantangan-tantangan itu," ujar Puan lewat keterangannya, Kamis (31/10).
Secara khusus, Puan berharap nakhoda baru Polri ini memberi perhatian khusus pada kejahatan narkoba yang makin masif dan menyasar generasi muda. Dia berpesan Idham segera melakukan konsolidasi internal setelah dilantik oleh presiden.
"Konsolidasi internal penting untuk menyatukan gerak langkah sebagai jiwa korsa menghadapi tantangan yang makin kompleks," ucapnya.
Setelah konsolidasi internal, Puan menyarankan Kapolri baru berkoordinasi dengan penegak hukum lain. "Agar tidak terjadi miskomunikasi yang membuat rakyat bingung," ucapnya.
Politikus PDIP ini berharap Polri terus meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai perkembangan zaman. "Dan tentu saja harus dekat dengan warga sebagai pengayom masyarakat," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyidik telah berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror. Hasilnya, pelaku dipastikan bukan bagian dari jaringan terorisme.
Baca SelengkapnyaPemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Sigit telah memberikan penghargaan agar merekrut Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri lewat jalur khusus.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya