Ketua KPK Tak Mempersoalkan Penyelidiknya Dilaporkan ke Dewas oleh PDIP

PERISTIWA | 20 Januari 2020 22:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak mempersoalkan penyelidiknya dilaporkan tim hukum PDIP ke dewan pengawas (Dewas) lembaga antirasuah. Menurutnya, PDIP mempunyai hak untuk melaporkan anak buahnya ke Dewas.

"Kalau orang melaporkan ke dewan pengawas itu adalah haknya, dan dewan pengawas yang akan melakukan penelitian, penilaian, jangan tanya sama saya karena itu di luar tanggungjawab saya," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Sebelumnya, Tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera menemui anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

I Wayan mengaku dirinya menyerahkan surat yang berisi tujuh poin kepada Albertina Ho. Salah satu poin permintaan tim hukum PDIP agar dewas KPK memeriksa pegawai lembaga antirasuah yang mendatangi kantor DPP PDIP pada, Kamis 9 Januari 2020 pagi.

"Ketika tanggal 9 Januari 2020 ada orang yang mengaku dari KPK, tiga mobil, bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan tetapi ketika diminta memperlihatkan (surat penggeledahan) hanya dikibas-kibaskan," ujar Wayan usai bertemu dewas KPK.

Menurut Wayan, hari itu tim penindakan KPK mendatangi DPP PDIP untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Wayan pun mempertanyakan hal tersebut.

"Pertanyaannya betul enggak itu surat penggeledahan, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan, karena pada hari itu pagi itu jam 06.45 WIB belum ada orang berstatus tersangka, kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," kata Wayan.

1 dari 1 halaman

Dalam tahap penyelidikan, tim lembaga antirasuah tak bisa melakukan upaya paksa, dalam hal ini penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan hanya bisa dilakukan dalam proses penyidikan.

"Dengan penjelasan itu, kami minta diperiksa yang tiga mobil itu, terutama yang pegang surat, periksa. Ini melanggar aturan atau tidak?," kata Wayan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sempat menyatakan bahwa tim penindakan yang mendatangi DPP PDIP hanya akan melakukan penyegelan, bukan penggeledahan maupun penyitaan.

Penyegelan dilakukan dalam proses penyelidikan. Lili menegaskan, tim penindakan membawa surat-surat yang lengkap saat bertugas.

Saat disinggung hal tersebut, Wayan mengatakan bahwa tim penindakan saat di kantor DPP PDIP mengaku akan melakukan penggeledahan.

"Tetapi dia (tim penindakan) mengakunya untuk penggeledahan. Nanti kami perlihatkan," kata Wayan.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
Ketua KPK: Harun Masiku Sudah Menjadi DPO
Kejanggalan-kejanggalan di Seputar Kasus Suap Politikus PDIP Harun Masiku
PDIP Disebut Sembunyikan Harun Masiku, Ini Jawaban Puan Maharani
Ketua KPK Soal Harun Masiku: Kalau Saya Sudah Tahu, Saya Tangkap Pasti
Kasus Wahyu Setiawan Disebut Penipuan, KPK Jalan Terus Buru Pihak Lain
KPK Tegaskan Pengusutan Kasus Suap Wahyu Setiawan Akan Terbuka ke Publik

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.