Ketua KPK Tak Ragu Setop Kasus yang Mandek di KPK

PERISTIWA | 27 Januari 2020 13:32 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap KPK memiliki tunggakan kasus korupsi sebanyak 113 perkara selama 2008-2020. Untuk di 2020, KPK sudah menerbitkan 21 surat penyidikan. Firli mengatakan, bakal mempertimbangkan menghentikan kasus yang tidak layak untuk dilanjutkan.

"Muaranya nanti adalah seketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun," ujar Firli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Firli mengatakan, penghentian kasus yang terkatung-katung agar memberikan kepastian hukum terhadap tersangka.

"Tentu ini akan kita bahas pak karena jangan sampai orang ditetapkan tersangka sudah bertahun-tahun perkaranya enggak maju-maju. Kita ambil kepastian dengan berpedoman syarat-syarat penghentian penyidikan," kata Firli.

1 dari 1 halaman

Firli menjelaskan, akan menghentikan kasus dengan berlandaskan kepada KUHAP. Pertama, tidak ada tindak pidana. Kedua, tidak cukup alat bukti. Firli mengatakan, jika tidak ada ditemukan kerugian negara, maka KPK bisa menghentikan kasus tersebut.

"Misal seharusnya ada hitungan kerugian negara, kerugian negara sampai hari ini tidak ada ya kita hentikan karena tak cukup bukti," ucapnya.

Firli mengatakan, status tersangka ditetapkan karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika tidak ada, kata dia, kasus dan status tersangka tersebut bisa dihentikan.

"Karena sesungguhnya yang disebut tersangka, tersangka adalah karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup atau diduga sebagai pelaku pidana. Kalau enggak ada ya kita hentikan saja," kata Firli.

"Jelas sikap kita pak, kita tak mau menggantung-gantung status orang," imbuhnya. (mdk/rnd)

Baca juga:
Desmond Tersinggung dengan Anggota Dewas KPK: Saya Tunjuk Orangnya!
DPR ke KPK: Tolong Harun Masiku Jangan Disembunyikan
KPK Banding atas Vonis Romahurmuziy: Belum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
Dewan Pengawas KPK Ogah Ikut Campur Pencarian Harun Masiku
Dewas KPK ke DPR: Sampai Saat Ini Belum Ada Permintaan Izin Penyadapan

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.