Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung diadukan ke MK

PERISTIWA | 15 Maret 2012 19:11 Reporter : Baiquni

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung Asli Basri, dilaporkan oleh tiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon yaitu Yusron Ihza-Yusroni Yazid, Zulkarnaen Karim-Darmansyah Husein, dan Hudarni Rani-Justiar Noer.

Ketiga pasangan menilai Asli Basri tidak dapat bekerja secara profesional. Ketiganya pun menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Pemohon.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Ketua KPU Provinsi. Muhammad Asrun, selaku salah satu kuasa hukum pemohon menyatakan, Asli Basri adalah orang yang bermasalah.

"Saudara Asli Basri, selama menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan, tidak menjalankan tugas dengan baik. Sehingga sering mendapat teguran tertulis dari KPU Provinsi," ujar Asrun membacakan permohonan dalam sidang panel pemeriksaan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/3).

Asrun menambahkan, kasus tersebut ternyata tidak menjadi pertimbangan KPU Pusat untuk menetapkan Asli Basri Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Ketika terjadi kekosongan kepemimpinan dalam KPU Provinsi, KPU Pusat mengangkat Saudara Asli sebagai Ketua KPU Provinsi, dengan mengabaikan fakta bahwa Saudara Asli bermasalah dalam menjalankan tugasnya," kata Asrun.

Selain mengadukan Asli Basri, para pemohon juga mengadukan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 3, Eko Maulana Ali-Rustam Effendi. Tuduhan yang disematkan pemohon pada pasangan calon ini antara lain adalah politik uang, pelanggaran dalam masa tenang, dan netralitas penyelenggara negara.

Sidang pemeriksaan perkara ini dipimpin langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak pemohon, Mahfud menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan Jumat (16/3) dengan agenda perbaikan permohonan. (mdk/lia)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.