KLHK: Sanksi Administratif Diutamakan untuk Perusahaan Pelaku Karhutla

PERISTIWA | 20 September 2019 17:56 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho mengklaim, telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Di samping upaya pencegahan, KLHK juga menindak korporasi-korporasi yang membandel.

"Kita melakukan langkah-langkah penegakan hukum termasuk juga restorasi atau memulihkan lahan gambut yang rusak dan mencegah pembukaan lahan gambut baru," kata Rasio di Gedung KLY, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

Rasio merinci, pada tahun 2015 silam, setidaknya 63 perusahaan diberi sanksi administrasi. Di antaranya pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sedangkan perusahaan lain diperintahkan untuk mengambil langkah mencegah Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla). Selain itu, Rasio menyebut sejumlah perusahaan yang dinilai lalai digugat secara perdata.

"Tahun 2015 penegakan hukumnya fokus kepada admistratif dan perdata. Kenapa administrasi diutamakan, karena lebih cepat. Ketika menemukan pelanggaran bisa langsung diberi sanksi," ucap dia.

Terbukti, penegakan hukum pada 2015 memberikan efek besar. Banyak perusahaan yang berinisiatif mencegah dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Imbasnya spot-spot kebakaran hutan menurun setiap tahunnya.

"Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 menurun. Tidak ada asap seperti ini," ucap dia.

Rasio pun menyayangkan Karhutla kembali terjadi pada tahun 2019 ini. Padahal, saat itu, KLHK telah memperingati sejumlah perusahaan. Bahwa di lokasi terpantau titik api.

"Pada Maret, Juni, diberi peringatan tolong dijaga. Tolong ditanggulangi," ucap dia.

1 dari 1 halaman

Terjunkan Tim Khusus

KLHK akhirnya menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Karhutla. Hingga kini 52 lokasi disegel untuk dilakukan penegakan hukum. Diantaranya 5 pemilik lahan konsesi ditetapkan sebagai tersangka.

"Langkah penyegelan ini penting karena kami sampaikan pesan bahwa saudara menjadi target karena lokasi saudara kebakar," ujar dia.

Ke depan, KLHK mengintensifkan kerjasama dengan pemerintah daerah selaku pemberi Izin untuk membantu mengendalikan tindakan serampangan pengelola lahan.

"Siapa yang menerbitkan izin wajib melakukan pengawasan. Sebab terjadinya kebakaran karena masih ada pihak-pihak yang belum jera. Sehingga, kami akan memperluas cakupan penegakan hukum dan lebih keras lagi," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, menyebut kebakaran bukanlah bencana alam melainkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan.

"Mereka melakukan dengan bermacam-macam modus," ujar dia.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)

Baca juga:
3 Pembakar Lahan di Kutai Barat Ditangkap, Polisi Amankan Korek dan Parang
Begini Kondisi Ular 'Berkaki' yang Terbakar di Hutan Riau
Ular Berkaki Mirip Naga Ditemukan Mati Terbakar di Lahan Indragiri Hulu
Sumut Siapkan Layanan Kesehatan Bagi Warga Riau yang Mengungsi karena Asap
Kabut Asap Kian Pekat, 5 Penerbangan di Palembang Delay
Kondisi Kabut Asap dari Indonesia yang Selimuti Thailand