Komnas HAM: Pesan Jokowi Terbuka dengan Kritik Tak Dipahami Polisi

Komnas HAM: Pesan Jokowi Terbuka dengan Kritik Tak Dipahami Polisi
Jokowi Tinjau Kegiatan Vaksinasi di Aceh. ©2021 Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
NEWS | 16 September 2021 14:05 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Beka Ulung Hapsara menduga, pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait terbuka dengan kritik tidak sampai ke tataran bawah. Sehingga masih banyak polisi bertindak reaktif menanggapi masyarakat yang menyalurkan aspirasi.

"Mungkin ya, pesan dari Presiden bahwa Presiden terbuka dengan kritik dan kritik sehat bagi demokrasi tidak dipahami oleh banyak aparat di lapangan," kata Beka Ulung Hapsara dikutip dari Antara, Kamis (16/9).

Akibatnya, kata dia, masyarakat yang menyuarakan keluhan dan aspirasi kepada Pemerintah disikapi dengan cara reaktif oleh aparat keamanan.

Selain itu, Beka menilai, hingga kini masih banyak ditemukan polisi yang kurang memahami tentang hak konstitusi warga negara yang secara jelas telah diatur di dalam undang-undang.

"Jadi masih banyak polisi yang kurang memahami tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu.

beka ulung hapsara
©2021 Merdeka.com/antara

Selain dua hal tersebut, Beka menyinggung masalah tata kelola pengamanan Presiden di lapangan sejatinya tidak boleh serta-merta justru membatasi masyarakat. Apalagi, hal itu sampai merampas kebebasan berpendapat warga negara.

Sepanjang tidak ada ancaman keamanan yang berarti, penyebaran hoaks, fitnah yang mengarah pada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), aparat keamanan tidak perlu bertindak reaktif.

Hal tersebut hendaknya dilakukan atau diterapkan secara menyeluruh dan tidak terfokus saat rombongan Presiden melakukan kunjungan kerja ke suatu tempat saja.

Kemudian, yang tidak kalah penting ialah pesan-pesan demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia di Tanah Air, perlu terus digaungkan terutama kepada aparat keamanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Saya kira pengetahuan aparat ini tidak hanya sekadar pasal-pasal hukum, tetapi juga bagaimana menempatkan dalam konteks demokrasi dan HAM," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi saat kunjungan Presiden Joko Widodo.

Adapun arahan Kapolri tersebut yakni setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan Telegram Kapolri tersebut ditujukan kepada para kasatwil jajaran polda seluruh Indonesia untuk memerhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri. (mdk/rnd)

Baca juga:
Mahasiswa Bentangkan Poster Sambut Jokowi Ditangkap, DPR Minta Polisi Tak Represif
Istana Tegaskan Jokowi Tak Pernah Tersinggung dengan Kritik Mahasiswa
Mural Jokowi 404 Not Found Bukan Menghina, Tak Semua Orang Harus Suka dengan Jokowi
IPW Soal Pembuat Mural Jokowi Diburu: Mengesankan Kita Bukan Negara Demokrasi
Polisi Buru Pembuat Mural Kritik Pemerintah, Demokrat Sebut Ekspresi Rakyat Dikekang
Megawati Soal Kritik Tak Beretika: Masak Masih Ada yang Mengatakan Jokowi Kodok

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami