Komnas HAM Sebut Dampak Pilkada 2020 Terhadap Kesehatan Tak Mengkhawatirkan

Komnas HAM Sebut Dampak Pilkada 2020 Terhadap Kesehatan Tak Mengkhawatirkan
Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com
PERISTIWA | 5 Maret 2021 23:28 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak begitu mengkhawatirkan seperti yang dibicarakan sebelumnya.

"Alhamdulillah kalau kita lihat pelaksanaan pilkada serentak, dampak bagi kesehatan masyarakat tidak begitu mengkhawatirkan sebagaimana yang dibicarakan di awal-awal," kata dia saat peluncuran laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara virtual yang dipantau di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (5/3).

Meskipun demikian, Komnas HAM tetap memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Temuan atau catatan tersebut kata Damanik akan berguna untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) selanjutnya.

"Dalam artian pelaksanaan yang mematuhi prinsip-prinsip protokol kesehatan," katanya.

Sebab, hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga, catatan-catatan dari Komnas HAM terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 dibutuhkan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM melakukan pemantauan di sejumlah daerah saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pemantauan tersebut difokuskan pada dua aspek.

Aspek pertama, implementasi protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Hal itu mulai dari pendaftaran, masa kampanye pasangan calon hingga pencoblosan.

Aspek kedua, pemantauan penyelenggaraan pemilu yang berpatokan pada prinsip bebas dan adil untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang berkualitas.

"Tujuannya agar kita mendapatkan pemimpin yang merupakan representasi dari kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Secara umum, sebelum pelaksanaan pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan di tengah pandemi, Komnas HAM merupakan salah satu pihak yang turut serta mengkritisi karena khawatir kerumunan saat pesta demokrasi mengancam keselamatan masyarakat.

Kendati demikian, Komnas HAM tetap menghormati kebijakan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi. Namun, lembaga itu melakukan pemantauan terkait protokol kesehatan dan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. (mdk/eko)

Baca juga:
Menanti Putusan KemenkumHAM soal Polemik Status WNA Bupati Terpilih Sabu Raijua
Terkait Status WNA Bupati Terpilih, KPU Sabu Raijua Tak Hadiri Sidang Gugatan
Sengketa Pilkada Banjarmasin: Kubu Ananda Bawa 75 Saksi, Yakin Bukti Sulit Dibantah
Menang 80% di Pilkada Jateng, Golkar Minta Kader Jadi Kepala Daerah Jaga Nama Partai
Lantik 11 Kepala Daerah, Gubernur Sulsel Titip Sukseskan Vaksinasi Covid-19
Daftar 17 Kepala Daerah Terpilih di Jatim yang Dilantik Hari Ini

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami