Kontroversi Omnibus Law soal Jokowi Bisa Ubah UU dengan PP, Benarkah Salah Ketik?

Kontroversi Omnibus Law soal Jokowi Bisa Ubah UU dengan PP, Benarkah Salah Ketik?
Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo
PERISTIWA | 20 Februari 2020 06:30 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Pemerintah sudah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kepada DPR pada Rabu (12/2) lalu. Namun ada satu pasal yang menjadi sorotan yakni pasal 170 yang isinya, "Pemerintah Pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui Peraturan Pemerintah".

Pasal 170 ayat (1) berbunyi; "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".

Pasal 170 ayat (2) berbunyi; "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Terkait hal itu, pemerintah memberikan alasan adanya kesalahan ketik dalam pasal yang tertuang di rancangan undang-undang tersebut. Banyak pihak yang menilai kejadian salah ketik seharusnya tidak terjadi. Berikut ulasannya:

Baca Selanjutnya: Menkumham Sebut Salah Ketik...

Halaman

(mdk/dan)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami