Korupsi Gedung Islamic Center, Eks Wawali Kota Probolinggo Dituntut 6,5 Tahun Bui

PERISTIWA | 17 Juni 2019 18:55 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menuntut eks Wakil Wali Kota (Wawali) Probolinggo 6 tahun 6 bulan penjara. Ia dianggap terbukti korupsi Gedung Islamic Center (GIC) jilid II dengan kerugian senilai Rp1,4 miliar.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini digelar di ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam tuntutan itu JPU menjerat terdakwa eks Wawali Kota Probolinggo, Suhadak, dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Mohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pidana selama 6 tahun 6 bulan penjara pada terdakwa atas nama Suhadak dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan," beber JPU, Ciprian Caesar, Senin (17/6).

Tidak hanya itu, jaksa juga minta hakim Pengadilan Tipikor agar menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp775 juta. Bila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 tahun 3 bulan penjara.

Terkait dengan tuntutan itu, terdakwa Suhadak enggan berkomentar. Ia hanya menundukkan kepala sembari menuju ruang tahanan.

Dalam kasus ini, Suhadak ditetapkan sebagai terdakwa korupsi dalam kasus korupsi pembangunan GIC jilid II oleh Kejari Kota Probolinggo.

Kejari telah memeriksa lima orang termasuk Suhadak, yang sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan GIC, pengadilan telah menghukum 3 orang pada tahun 2016. Ketiga orang yang dihukum itu yakni Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi, dengan divonis 1 tahun dan denda 50 juta rupiah dengan subsider 1 bulan kurungan.

Pembangunan GIC Kota Probolinggo dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, di tahun 2012, berturut-turut kemudian tahap dua dan tiga dilakukan pada tahun 2013. Tahap pertama, pembangunan proyek GIC senilai Rp4,6 miliar. Sedangkan pada tahap dua, pembangunan menelan biaya Rp825,6 juta serta tahap ketiga sebesar Rp1,15 miliar. Diduga di markup, proyek tersebut merugikan negara sekitar Rp1,4 miliar.

Baca juga:
Korupsi Pengadaan Bibit, Mantan Kadishutbun Lebak Divonis 1 Tahun Bui
Kasus Dugaan Korupsi Rp34 M, Adik Eks Gubernur Sulsel Tidak Penuhi Panggilan Polisi
Adik Eks Gubernur Sulsel Bakal Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp34 M
KPK Periksa Dirut Daya Radar Utama Terkait Korupsi Kapal di Bea Cukai
KPK Periksa Staf Keuangan Waskita Karta Terkait Korupsi 14 Proyek Fiktif
Bupati Jepara Kembali Diperiksa KPK

(mdk/cob)