Korupsi Pengadaan RTH di Bandung, Pihak Swasta Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

PERISTIWA | 21 November 2019 18:05 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Dadang, pihak swasta, ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun kasus yang membelit Dadang terkait dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat.

"Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan tersangka DSG (Dadang Suganda)," ujar Juru Bicara KPK dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

Febri mengatakan, kasus ini bermula pada saat Wali Kota Bandung, Dada Rosada, pada 2011 menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung dengan anggaran Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Setelah rapat dengan Banggar DPRD Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk Pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

"Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57.210.000.000 untuk APBD murni tahun 2012," kata Febri

Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambangan anggaran dari Rp57 milliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp115,22 milliar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan tanah ini, Pemerintah Kota Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yakni Kadar Slamet yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, dan Dadang Suganda.

"Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayar Rp43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah. Sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp30 miliar," kata Febri.

Febri mengatakan, dalam proses penanganan perkara ini, KPK telah menerima pengembalian uang dan aset sejumlah Rp8 miliar.

"KPK akan mengejar aliran dana lain yang diduga dinikmati oleh sejumlah pihak dalam perkara ini untuk memaksimalkan asset recovery," kata Febri.

Atas perbuatannya, Dadang disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, KPK sudah lebih dahulu menjerat Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar, dan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kemal Rasad.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Suap Proyek Jalan, Mantan Kadis PU Papua dan Pengusaha Jalani Sidang Dakwaan
Kasus Korupsi Jalan di Papua, Eks Kadis PU Didakwa Rugikan Negara Rp40,9 Miliar
Kasus Suap Proyek Jalan di Kaltim, KPK Periksa Direktur PT Harlis Tata Tahta
Hasto Minta Anggota DPRD PDIP Tidak Korupsi
Periksa Gamawan Fauzi, KPK Telisik Persetujuan Lelang Proyek IPDN
Dalami Korupsi Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Staf Keuangan Waskita Karya
Komisi III DPR Apresiasi Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Kokos Jiang

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT