KPAI Terima 224 Aduan Masalah PPDB 2020

KPAI Terima 224 Aduan Masalah PPDB 2020
PERISTIWA | 5 Agustus 2020 22:01 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut telah menerima 224 kasus aduan menyangkut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di sejumlah sekolah negeri.

Menurut Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, hal itu diakibatkan oleh sejumlah masalah. Misalnya karena masih banyak daerah yang terlambat membuat petunjuk teknis (juknis) PPDB.

"Hasil pengawasan dan pengaduan KPAI menyimpulkan adanya permasalahan PPDB tahun 2020 sebagai berikut: Masih banyak daerah terlambat membuat juknis PPDB; Minimnya sosialisasi PPDB 2020," kata Retno, Rabu (5/8).

Kalaupun sosialisasi dilakukan, lanjut Retno, ternyata tidak efektif sehingga masih menimbulkan kebingungan para orang tua. Hal ini menurutnya dapat dipahami juga karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga sosialisasi daring masih banyak kendala.

Masalah PPDB muncul juga ditimbulkan karena penafsiran zona yang berbeda serta penafsiran daerah yang tidak sesuai dengan juknis Permendikbud Nomor 44/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Artinya daerah gagal menafsirkan aturan yang termuat dalam Permendikbud Nomor 44/2019 sehingga timbul miss persepsi di tengah-tengah publik.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan oleh KPAI terdiri dari beberapa hal. Pertama, kata Retno, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah dan tenaga pengajar.

"Tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai. Peserta didik dan orang tua murid juga akan merasa sistem tidak adil," ungkapnya.

Upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau dan tidak diskriminatif kata dia sejatinya adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya KPAI juga mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaksanaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan. "Karena sistem zonasi PPDB jika diterapkan secara konsisten dapat berdampak baik untuk menciptakan keadilan akses pendidikan. Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini dapat menghapuskan paradigma 'unggulan' yang selama bertahun-tahun menciptakan kesenjangan layanan pendidikan," tutur Retno.

"Evaluasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah yang tidak menerapkan juknis PPDB sesuai ketentuan dalam Permendikbud 44/2019," sambungnya.

Ketiga, Retno melanjutkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampuradukan faktor-faktor lain seperti nilai maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi.

"Sudah ada jalur lain untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut Penentuan zona dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung tidak selalu mudah terutama untuk daerah-daerah yang distribusi sekolahnya tidak merata," ucapnya.

Padahal, kata Retno amanat Permendikbud No 44/2019 adalah pemerintah daerah menyelenggarakan PPDB dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Baca Selanjutnya: 224 Kasus Aduan PPDB 2020...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami