KPK Akui Mafia Bikin Kepastian Hukum Sulit Terwujud

PERISTIWA | 15 November 2019 09:34 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memberantas praktik mafia hukum. Menurut KPK, praktik mafia hukum adalah masalah yang serius.

"Kami sambut baik konsep dari Presiden terkait dengan tindakan memerangi praktik mafia hukum," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).

Febri mengatakan, lembaga antirasuah siap jika Jokowi membutuhkan bantuan mencegah terjadinya praktik mafia hukum. Tak hanya itu, KPK juga siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, di antaranya Polri dan Kejaksaan untuk menindak para pelaku.

"KPK tentu secara kelembagaan kalau ada kebutuhan-kebutuhan melakukan pencegahan terkait dengan hal itu atau bahkan tindakan-tindakan lain, misalnya ada kebutuhan bagi Presiden untuk membuat sebuah task force atau instruksi langsung kepada Kapolri atau instruksi kepada Jaksa Agung maka KPK sebenarnya bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Febri.

KPK menilai mafia hukum merupakan tindak pidana fatal yang membuat sulit terwujudnya kepastian hukum dan bisa menghambat investasi.

"Kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud, dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk maka itu dapat berimplikasi pada keraguan para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia, dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," kata Febri.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan aparat hukum tidak boleh 'dibajak' oleh mafia demi kelancaran program-program pemerintah.

"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata dia dalam sambutan pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

Menurut dia, hukum harus menjamin keberanian para investor, pelaku usaha dan industri untuk berusaha di Tanah Air.

Jokowi menjelaskan aparat penegak hukum harus mendukung program-program strategis pembangunan. Ia meminta aparat meninjau permasalahan hukum yang mengaitkan program-program pembangunan.

"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran, enggak. Ini harus kita balik hal ini," kata Jokowi.

Reporter: Fachrur Rozie

Baca juga:
KPK Sebut Sulitnya Menerapkan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Karena Moral
Survei Sebut Tingkat Kepercayaan Publik Turun, WP KPK Kembali Desak Perppu
KPK Periksa Penyuap Bupati Lampung Utara
KPK akan Periksa 3 Saksi untuk Tersangka Kasus Suap Bupati Indramayu Nonaktif Supendi
Wagub Lampung Dicecar KPK Terkait Modal Eks Bupati Lampung Tengah di Pilgub

(mdk/cob)

TOPIK TERKAIT