KPK Bakal Patuhi UU Hasil Revisi, Termasuk Soal Dewan Pengawas

PERISTIWA | 6 Desember 2019 15:54 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan lembaga antirasuah tetap akan melaksanakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Agus menyebut pimpinan lembaga antirasuah akan tetap patuh dengan adanya keberadaan dewan pengawas.

Meski ada beberapa pihak yang menyebut keberadaan dewan pengawas diduga akan membuat KPK menjadi tidak independen.

"KPK itu hanya pelaksana Undang-undang. Kalau dalam UU-nya seperti itu bunyinya kan harus melaksanakan," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

Dewan pengawas sendiri nantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Salah satu fungsi dewan pengawas nanti yang menyetujui atau tidaknya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan barang yang dilakukan KPK.

1 dari 1 halaman

Tunggu Pengisi Dewan Pengawas

Lantaran dewan pengawas dipilih langsung oleh presiden tanpa pembentukan panitia seleksi maupun melibatkan masyarakat, beberapa pihak khawatir dengan keberadaan dewan pengawas tersebut.

"Ya makanya kita tunggu penetapan dewan pengawas itu, kan nanti dilantik bersama-sama dengan pimpinan baru," kata Agus.

Agus mengaku hingga kini masih belum mengetahui nama-nama calon dewan pengawas. Saat disinggung akankah dirinya dan pimpinan KPK lainnya yang akan habis masa tugasnya pada Desember nanti akan maju menjadi dewan pengawas, Agus menyatakan tidak.

"Saya enggak, kan yang milih Presiden, kalau yang milih presiden pasti sudah punya nama, kalau yang saya dengar, koordinatornya Menteri Sesneg itu, pasti masukkan dari sana. Ya Enggak elok kan kalau munculkan diri, enggak elok," kata Agus.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Menanti Siapa Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi
DPR Desak Jokowi Segera Pilih Dewan Pengawas KPK
Tak Mau Dianggap Provokasi, Penasihat Tsani Annafari Minta Pegawai KPK Jangan Mundur
Presiden Jokowi Masih Jaring Calon Dewan Pengawas KPK
Jabatannya Hilang di UU Baru, Tiga Penasihat KPK Resmi Mundur
Dinilai Tak Antikorupsi, Kebijakan Presiden Jokowi Ini Menuai Kontroversi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.