KPK Beberkan Titik Rawan Korupsi Dalam Program Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, sejumlah aspek dari program penanganan Covid-19 menjadi perhatian pihaknya. Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Terkait dengan alat kesehatan, bantuan insentif untuk dokter, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan pengadaan lain yang terkait dengan penanganan Covid-19," katanya dalam rapat bersama Timwas Penanganan Covid-19 DPR RI, Rabu (20/5).

Program lain yang diperhatikan KPK terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Juga penyaluran donasi dari pihak ketiga. "Karena ada pihak ketiga memberikan memberikan bantuan untuk kelancaran penanganan Covid-19," jelasnya.

KPK juga memfokuskan perhatian pada program pemulihan ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah.

"Kita tidak bisa lepas dari program pemulihan ekonomi nasional serta program lain yang memang diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi menjamin kualitas dan kepastian iklim usaha dan kita tetap survive menghadapi dampak yang begitu berat akibat Covid-19," terangnya.

Fokus perhatian ini, lanjut Firli, tidak terlepas dari penilaian KPK bahwa program-program tersebut rentan bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Pengadaan barang dan jasa ini sangat rawan. untuk itu kami memberikan perhatian khusus untuk pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.