KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri Terkait Kasus Dana Perimbangan

PERISTIWA | 12 November 2019 16:54 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan kepada Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Surat pencegahan telah disampaikan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

"KPK telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi agar dilakukan pelarangan ke luar negeri terhadap ZAS atau Zulkifli Adnan Singkah yang merupakan Wali Kota Dumai Periode 2016-2021 selama enam bulan ke depan," ujar Febri dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (12/11).

1 dari 1 halaman

Terlibat Kasus Dana Perimbangan

Hal ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut proses penyidikan dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi terkait dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

ZAS diketahui telah berstatus tersangka dan diduga berperan sebagai pemberi uang sebesar Rp550 juta kepada mantan pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Yaya Purnomo sendiri sudah dijatuhi vonis 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, Yaya juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 1 bulan 15 hari hukuman penjara.

Reporter: M Radityo (mdk/ray)

Baca juga:
Kuasa Hukum Nahrawi Belum Tentukan Langkah Hukum Usai Gugatan Praperadilan Ditolak
Kecewa Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak, Pengacara Sebut Ada Bukti Kwitansi
VIDEO: Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Jawab Mahfud, KPK Ungkap Jokowi Konsen Pada Kasus Heli AW 101 dan Petral
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan I Nyoman Dhamantra

TOPIK TERKAIT