KPK Dibuat Bisa SP3, ICW Singgung Tunggakan Perkara di Kejaksaan dan Kepolisian

PERISTIWA | 18 September 2019 21:02 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyoroti revisi UU KPK yang salah satu poinnya adalah SP3. Kurnia pun membandingkan kasus yang masih menumpuk di Polri atau Kejaksaan.

SP3 adalah surat penghentian penyidikan dan penuntutan. KPK diberikan waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Jika tidak, KPK dapat menghentikan kasus tersebut.

"Ketika banyaknya tunggakan perkara di KPK harus diberikan SP3, harusnya dilihat lebih jauh bagaimana tunggakan perkara yang ada di kejaksaan dan kepolisian, apakah ini pernah dilihat," kata Kurnia saat diskusi 'jalan inkonstitusional revisi UU KPK' di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (18/8).

Menurutnya, ada klausul bahwa SP3 terhadap KPK diskriminatif. Sebab, klausul waktu dua tahun tersebut tidak terdapat di lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu di kejaksaan maupun kepolisian.

Sehingga, Kurnia menduga bahwa pengesahan revisi UU KPK dalam poin SP3 jangka waktu dua tahun tersebut, justru ingin menghentikan penyidikan-penyidikan perkara besar yang sedang berjalan di lembaga anti rasuah.

"Ada banyak perkara besar berjalan di KPK, BLBI, ada Century, ada e-KTP yang sudah berjalan," ucapnya.

Kemudian, kata dia, SP3 itu justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan, ada tiga putusan MK, tahun 2003, 2006 dan 2010 yang spesifik menyebut KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3, agar lebih hati-hati mengkonstruksikan perkara yang nantinya dibawa ke persidangan.

"Tujuannya untuk membuat hakim yakin bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," ucapnya.

Sebelumnya, DPR telah merevisi UU KPK dan mensahkan UU KPK yang baru dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Kemudian Pasal 40 ayat (2) menyatakan, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. KPK juga wajib mengumumkan SP3 kepada publik.

Baca juga:
Wiranto: Dewan Pengawas KPK Bisa Ditunjuk Presiden atau Lewat Pansel
Revisi UU KPK Disahkan, Investasi Dikhawatirkan Makin Ogah Masuk RI
Wiranto: KPK Jadi Lembaga Eksekutif, Tapi Bebas dari Pengaruh Kekuasaan
Mempertanyakan Urgensi Dewan Pengawas KPK, Apa yang Jadi Persoalan Selama ini?
Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu dengan KPK
Tanggapi Revisi UU KPK oleh DPR, Istri Gus Dur Bilang 'Denger Itu Aku Mules'

(mdk/eko)

TOPIK TERKAIT