KPK Gandeng PPATK dan Perbankan Telusuri Aliran Suap ke Edhy Prabowo

KPK Gandeng PPATK dan Perbankan Telusuri Aliran Suap ke Edhy Prabowo
PERISTIWA | 2 Desember 2020 10:28 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menelusuri aliran uang Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy dijerat dalam kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam menelusuri aliran suap tersebut, tim penyidik akan bekerjasama dengan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) dan pihak perbankan.

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (2/12).

Ali mengatakan, jika ditemukan aliran mencurigakan yang dilakukan Edhy Prabowo dan tersangka lainnya dalam kasus ini, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan para saksi untuk memperkuat bukti tersebut. Termasuk juga memeriksa saksi yang diduga memberi atau menerima aliran suap kasus ini.

"Terkait aliran dana dugaan suap, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK," kata Ali.

Ali juga menyatakan KPK tak ragu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat Menteri Edhy Prabowo.

"Termasuk pula tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," ujar Ali.

Ali mengatakan, kemungkinan penerapan pasal TPPU dilakukan jika tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya penyamaran harta hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dan tersangka lainnya dalam kasus ini.

Namun, kata Ali, tim penyidik untuk saat ini masih fokus membuktikan pasal suap yang disangkakan kepada para tersangka.

"Untuk saat ini KPK fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atas diri 7 tersangka tersebut. Setelah nanti memeriksa sejumlah saksi, akan dilakukan analisa lebih lanjut dari hasil pemeriksaan," kata Ali.

Selain Menteri Edhy, dalam kasus ini KPK juga menjerat enam tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP), Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, dan Amiril Mukminin (AM) selaku swasta.

Menteri Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Geledah 3 Lokasi, KPK Temukan Dokumen Bukti Pemberian Suap ke Edhy Prabowo
KPK Buka Kemungkinan Jerat Ali Ngabalin dalam Kasus Edhy Prabowo
KPK Buka Peluang Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Edhy Prabowo
KPK Telisik Kongsi PT ACK dan PT PLI dalam Kasus Menteri Edhy Prabowo
Tak Hanya Ekspor Benur, Berikut Kebijakan Edhy Prabowo yang Perlu Dievaluasi

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami