KPK: Kepala Daerah Tak Perlu Khawatir Buat Kebijakan jika Tidak Korupsi

PERISTIWA | 8 Oktober 2019 10:08 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan kepala daerah tak perlu takut membuat kebijakan di daerah masing-masing sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kepala daerah tidak perlu takut jika tidak melakukan korupsi," ujar Basaria dalam siaran pers, Selasa (8/10/2019).

Menurut Basaria, KPK tak akan sembarangan memproses atau menangkap kepala daerah maupun penyelenggara negara. Pihaknya akan terus mendukung selama kepala daerah berkomitmen menjadi penyelenggara negara yang bersih dari korupsi.

"Karena itu pulalah, KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia," kata Basaria.

Basaria pun menyesali kembali tertangkapnya kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. KPK menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu, 6 Oktober 2019.

Agung sudah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Agung sudah ditahan tim lembaga antirasuah di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Agung Ilmu Mangkunegara merupakan kepala daerah ke-47 yang ditangkap tangan oleh KPK, dan kepala daerah ke-119 yang ditangani KPK sampai saat ini.

Basaria mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, inspektorat daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.

"Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia," kata Basaria.

Reporter: Fachrur Rozie

Baca juga:
Bupati Lampung Utara jadi Kepala Daerah ke-47 Kena OTT KPK
Terima Suap, Bupati Lampung Utara Ditetapkan Tersangka
Kerap Mangkir Pemeriksaan, Melchias Mekeng Diminta Penuhi Panggilan KPK Besok
PPP Tutup Mata Soal Hasil Survei Terhadap Perppu KPK
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK

(mdk/ray)