KPK Minta Masyarakat Desa Aktif Awasi Anggaran Covid-19

Merdeka.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko meminta masyarakat desa untuk berperan aktif dalam aspek pengawasan. Hal ini terkait penggunaan negara untuk menangani Covid-19. Sebab tata kelola kerap diabaikan dalam situasi bencana seperti yang terjadi saat ini.

"Perlu ketahui sudah ada kebijakan Corona jadi bencana nasional sehingga sifat-sifat dari bencana nasional itu biasanya yang dikorbankan adalah governance-nya, tata kelolanya, pengawasannya," kata dia, dalam diskusi daring, Rabu (20/5).

Atas dasar itulah, peran masyarakat, terutama di desa sangat dibutuhkan dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Menurut dia, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

"Di antaranya bisa jadi agen perubahan. kedua jadi pendamping aparatur desa untuk di desa tata kelolanya lebih bagus. Bisa juga jadi watchdog," ujar dia.

Terkait peran sebagai watchdog alias menjalankan fungsi pengawasan, dia meminta masyarakat agar tidak bertindak layaknya aparat penegak hukum ketika menemukan adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19

"Biasanya NGO-NGO di Jakarta itu kalau menemukan penyimpangan apapun yang terkait dengan anggaran, terkait dengan pembangunan itu seakan-akan mereka ingin jadi polisi. ingin jadi lembaga pengawas seperti BPKP seperti BPK," ungkap dia.

"Kalau menurut saya peranan itu agak salah kaprah kalau itu dilakukan oleh NGO apalagi masyarakat desa yang paling penting adalah dalam konteks pengawasan saya usulkan masyarakat desa itu hanya menyampaikan penyimpangan ke publik supaya seluruh lembaga berwenang, misalnya lembaga pengawas desa, lembaga pengawas kabupaten, BPKP, Polisi dan lain-lain itu bergerak sesuai dengan fungsinya," imbuhnya.

Berani Sampaikan Penyimpangan

Dia menyarankan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan dengan berani menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan ke publik.

"Dengan kemampuan untuk berkomunikasi, untuk menulis, menulis di Facebook, di WhatsApp grup, bicara di radio-radio komunal itu hal yang sangat luar biasa sehingga usul saya dalam konteks korupsi begitu menemukan penyimpangan, penyimpangan itu perlu dibicarakan di publik," terang dia.

Satu hal penting yang dia tekankan, bahwa penyampaian tersebut harus disertai dengan data dan fakta. Hal itu tidak saja untuk membangkitkan kesadaran publik, melainkan juga untuk mendorong aparat penegak hukum untuk bergerak sesuai fungsinya masing-masing.

"Jangan pakai argumen berdasarkan asumsi. Ada foto misalnya terkait saluran yang tidak sesuai dengan spek, ada anggaran untuk sewa rumah untuk karantina yang tidak sesuai, itu kalau ada foto-fotonya bisa di-share. Dan kita harapkan para stakeholder semua bertanggung jawab pada fungsi-fungsinya," tandasnya