KPK Nilai Perbaikan Fasilitas Tahanan Korupsi Lebih Elegan Daripada Grasi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan perbaikan sarana dan prasarana di tahanan lebih baik daripada memberikan grasi dengan alasan kesehatan. Dia menyebut langkah itu dinilai lebih elegan.

Dengan adanya sarana mulai dari sarana kesehatan hingga olahraga, Saut menyebut tahanan dapat merasakan seperti di rumah.

"Idealnya seperti itu kan, fisiknya dikurung. Itu lebih elegan kita lakukan daripada alasan kesehatan kemudian kita mengurangi tahanannya," kata Saut di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Saut juga menyatakan dengan adanya pengurangan masa tahanan koruptor dengan alasan kesehatan hanya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. "Jadi anda jangan membuat penyelesaian satu kemudian menimbulkan masalah lain," jelasnya.

Annas Maamun Dapat Grasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap tiga alasan pemberian grasi kepada Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

Alasan pertama yaitu atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Kenapa itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).

Jokowi tidak menjelaskan lebih detail apa isi pertimbangan MA sehingga memutuskan memberikan grasi kepada Annas Maamun. Dia hanya mengklaim pemberian grasi sudah sejalan dengan amanat UUD 1945

"Itu jelas sekali dalam UUD kita. Jelas sekali. Tidak semua yang diajukan pada saya kita kabulkan. Coba dicek berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun, yang dikabulkan berapa dicek betul," ujarnya.

Alasan kedua yakni pertimbangan Menko Polhukam Mahfud MD. Terakhir alasan kemanusiaan. Jokowi merasa perlu memberikan grasi karena umur Annas Maamun dianggap sudah lanjut usia.

"Ketiga memang dari sisi kemanusiaan, memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," jelasnya.

"Tapi sekali lagi, atas pertimbangan MA dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden dan UUD," imbuhnya.