KPK Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta
PERISTIWA | 25 Januari 2019 08:46 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap izin pembangunan Meikarta. Tjahjo akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY).

"Hari ini Mendagri Tjahjo Kumolo, diagendakan sebagai saksi untuk NHY, Bupati Bekasi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (25/1/2019).

Nama Tjahjo sendiri sempat muncul dalam persidangan kasus ini yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Tjahjo disebut meminta kepada Neneng untuk membantu proses perizinan Meikarta.

"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, tolong perizinan Meikarta dibantu," kata Neneng dalam kesaksiannya, Senin 14 Januari 2019.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek Meikarta. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber : Liputan6.com

Baca juga:
Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dicecar Izin Meikarta
KPK Periksa Mantan Wabup Bekasi Rohim Mintareja Tekait Suap Meikarta
KPK Panggil Mantan Wakil Bupati Bekasi Terkait Suap Meikarta
Pengembang Suap Rp 1 Miliar ke Pemkab Bekasi untuk IMB Meikarta
20 Legislator Bekasi Pelesiran ke Thailand Pakai Duit Suap Proyek Meikarta

(mdk/ray)