KPK & Pencarian Buron Korupsi yang Tak juga Tertangkap

KPK & Pencarian Buron Korupsi yang Tak juga Tertangkap
PERISTIWA | 21 Februari 2020 06:00 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Pertanyaan yang muncul, apakah KPK justru 'ompong' setelah revisi Undang-Undang KPK? Salah satu tolak ukur yang dipakai yakni penuntasan kasus-kasus korupsi di tanah air.

Hingga kini ada dua nama yang masih buron dan belum kunjung ditemukan. Dua orang tersebut yakni politikus PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Seperti diketahui Harun Masiku dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Sementara itu Nurhadi ditetapkan tersangka setelah diduga berperan dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung sepanjang periode 2011-2016. Sampai saat ini keduanya masih buron.

1 dari 5 halaman

Keberadaan Harun Masiku Masih Menjadi Misteri

masiku masih menjadi misteri rev1

Keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) masih menjadi misteri. Walau diketahui sudah berada di Indonesia, sampai detik ini KPK belum berhasil menangkap politikus PDIP itu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Harun Masiku sudah berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan dilakukan yakni tanggal 8 Januari 2019 lalu.

"Dengan Imigrasi kita sudah koordinasi. Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (13/1).

Keberadaan Harun sempat simpang siur. Akhirnya, terjawab jika Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Kepastian Harun berada di Indonesia disampaikan langsung oleh Ronny F Sompie yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem, termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, bahwa HM (Harun Masiku) telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujar Ronny dilansir Antara, Rabu (22/1).

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.

2 dari 5 halaman

KPK Terus Memburu Harun

Walau terbukti sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020, sampai saat ini keberadaan Harun belum diketahui. KPK terus berupaya mencari keberadaan Harun.

Ketua KPK Firli Bahuri juga memastikan Harun Masiku sudah menjadi buron, alias masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). "Sudah (Harun Masiku) sudah (menjadi DPO), belum lama," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Firli mengatakan, pihaknya sudah berupaya memburu Harun. Tetapi dia mengaku tidak mengumbar prosesnya ke publik. Dia bilang KPK sudah mencari di beberapa lokasi. Ia juga meminta supaya orang yang mengetahui posisi caleg PDIP itu untuk memberitahu KPK. Dia mengatakan, pada waktunya Harun ini akan tertangkap.

"Makanya saya katakan kalau Anda tahu di mana tempatnya kasih tahu saya, saya tangkap. Bahkan terakhir kalau tempatnya sudah diketahui saya akan ajak siapa supaya tahu bahwa kita mencari," ucapnya.

3 dari 5 halaman

KPK Ungkap Alasan Sulitnya Menangkap Harun Masiku

alasan sulitnya menangkap harun masiku rev1

Sudah sebulan lebih KPK belum berhasil membongkar keberadaan Harun Masiku. KPK pun mengatakan salah satu alasan sulitnya menangkap Harun lantaran diduga sang buronan tak menggunakan ponsel selama persembunyian.

"Jika seseorang menggunakan handphone itu sangat mudah sekali (dilacak), atau menggunakan media sosial, mudah sekali, faktanya kan tidak seperti itu," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (19/2).

Ali memastikan KPK akan terus memburu Harun Masiku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Ali, menemukan buronan tersebut merupakan tanggung jawab KPK.

"Saya yakin, dan KPK berkomitmen menemukan tersangka karena itu kami berkepentingan selesaikan berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke (Pengadilan) Tipikor," kata Ali.

4 dari 5 halaman

Teka-Teki Keberadaan Nurhadi

keberadaan nurhadi rev1

Ada juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang juga terjerat kasus korupsi. Ia ditetapkan tersangka atas kasus suap dan gratifikasi pada 19 Desember 2019 lalu. KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka setelah diduga berperan dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung sepanjang periode 2011-2016.

Kasus ini melibatkan Advokat Rezky Herbiyanto (RHE) dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto, sebagai pihak swasta. Nurhadi diduga telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar lewat tangan menantunya Rezky.

Rezky diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

"KPK meningkatkan penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

Penetapan ketiga tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung tahun 2016. Kala itu, OTT dilakukan KPK menjerat Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pegawai PT Artha Pratama, Doddy Aryanto Supeno.

Diketahui dalam kasus tersebut, KPK menjerat Eddy Sindoro yang merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Group. Namun Eddy melarikan diri ke luar negeri dan baru menyerahkan diri pada Oktober 2018 dan telah dijatuhi vonis pengadilan dalam kasus ini. KPK mencatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

5 dari 5 halaman

Mangkir Diperiksa Hingga Jadi Buronan KPK

hingga jadi buronan kpk

Sejak menyandang status tersangka, Nurhadi tak pernah nongol saat diperiksa KPK terkait kasus yang menyeret namanya. Tercatat, Nurhadi, sudah empat kali mangkir diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

KPK pun menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan Rezky Herbiyono serta Hiendra Soenjoto. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat ke Kapolri pada Selasa, 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut.

"KPK terbitkan DPO dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan kawan-kawan," ujar Ali Fikri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/2) malam.

Ali menjelaskan, penerbitan surat DPO dilakukan setelah sebelumnya KPK memanggil para tersangka sesuai prosedur. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. "Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP, terkait dengan hal tersebut, selain mencari, KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," terang Ali.

Pasal 112 ayat 2 berbunyi setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Ali menegaskan, KPK akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak koperatif. Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan ancaman Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman pidana minimal penjara 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

"Kami ingatkan kembali agar para saksi yang dipanggil KPK bersikap koperatif dan pada semua pihak agar tidak coba-coba menghambat kerja penegak hukum," kata Ali.

Menurut Ali, penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak 6 Desember 2019, dan untuk kepentingan penyidikan para tersangka sudah dicegah ke luar negeri sejak 12 Desember 2019. Tersangka juga telah mengajukan praperadilan dan telah di tolak oleh Hakim PN Jakarta selatan pada tanggal 21 Januari 2020. (mdk/dan)

Baca juga:
Pimpinan KPK Sebut Dewas Tak Persulit Izin Surat Perintah Penyadapan
Di Era Firli Bahuri, KPK Hentikan 36 Perkara di Tahap Penyelidikan
Soal Info Nurhadi di Apartemen & Vila, Pimpinan KPK Sebut Hanya Penyidik yang Tahu
KPK dan BPKP Gelar Pertemuan Bahas Kerjasama
Rano Karno Dipanggil untuk Bersaksi di Sidang Kasus Wawan
Pimpinan KPK Sudah Membahas Surat Keberatan Kompol Rosa

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami