KPK Sebut Keberhasilan Kepala Daerah Diukur dari Besar Kecil Bansos Tiap Tahun
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya dinilai dari besar kecilnya jumlah penerima bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi 'Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah' yang merupakan rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8).
"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," ujar Alex.
Menurut Alex, penurunan angka kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penerima bansos dan subsidi seharusnya bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Dengan syarat, data penerima bansos dan subsidi sudah akurat dan diperbaharui secara berkala.
"Kami berharap ke depan itu menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan kepala daerah," kata Alex.
Alex, mengatakan, jika alokasi anggaran subsidi dan bansos terus bertambah setiap tahun, hal itu menandakan kepala daerah telah gagal menekan angka kemiskinan. Hal ini lantaran semakin bertambahnya anggaran bansos berarti jumlah penduduk miskin semakin bertambah.
"Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subsidi," kata dia.
Menurut Alex, seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Hal ini lantaran kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.
"Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat kalau itu berhasil laik dong dapat insentif," kata Alex.
Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHakim MK tidak menemukan korelasi antara perolehan suara oleh Prabowo-Gibran melesat tajam dikarenakan efek bansos.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.
Baca Selengkapnya