KPK Siapkan PK Terkait MA Bebaskan Syafruddin Asryad Temenggung

PERISTIWA | 21 November 2019 10:35 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas bebasnya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Asryad Temenggung (SAT).

Syafruddin dibebaskan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

"Untuk putusan lepas dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, tim jaksa KPK sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

Febri mengatakan, upaya hukum PK dilakukan tim lembaga antirasuah demi mengembalikan kerugian keuangan negara. Febri pun berharap KPK mendapat dukungan penuh dari instansi lain agar kerugian keuangan negara kembali.

"KPK terus berupaya kembalikan kerugian negara Rp4,58 triliun ke negara. Jumlah ini sangat besar nilainya jika nanti dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan atau pelayanan publik lainnya. Hal ini tentu butuh dukungan instansi lain yang terkait," kata Febri.

1 dari 1 halaman

Kasasi Dikabulkan MA

Diketahui, majelis hakim kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli 2019, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin.

Dalam putusan bebas MA terhadap Syafruddin terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari para hakim. Ketua Majelis Hakim Salman Luthan menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tinggi DKI yang menyebut kasus Syafruddin merupakan ranah pidana.

Sedangkan Hakim Syamsul Rakan Chaniago menyatakan perbuatan Syafruddin masuk dalam ranah perdata. Sementara Hakim Askin mengatakan bahwa perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan administrasi.

Setelah pemeriksaan, MA memutuskan Syamsul Rakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim. Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum di kantor lawfirm meski telah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA.

Selain itu, Syamsul juga terbukti melakukan kontak dan bertemu dengan Ahmad Yani salah seorang penasihat hukum Syafruddin di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.38 s.d pukul 18.30 WIB. Padahal Syamsul sedang menangani Kasasi yang diajukan Syafruddin.

Atas pelanggaran etik tersebut, MA menjatuhkan sanksi sedang terhadap Syamsul Rakan. Dengan sanksi ini, Syamsul Rakan dihukum enam bulan dilarang menangani perkara.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)

Baca juga:
Gandeng Interpol, KPK Buru Tersangka Korupsi BLBI Syamsul Nursalim
KPK Pertimbangkan Langkah Hukum Sikapi Putusan Bebas Syafruddin Temenggung
KY Juga Rekomendasikan MA Jatuhkan Sanksi ke Hakim Pembebas Syafruddin Temenggung
KPK Kerja Sama dengan CPIB Singapura Mengenai Status DPO Sjamsul Nursalim
KPK Masukkan Sjamsul Nursalim dan Istri ke Daftar Buron
Digugat Sjamsul Nursalim, Capim KPK dari BPK Jelaskan Cara Audit Kasus BLBI

TOPIK TERKAIT