KPK Sita Catatan Keuangan usai Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Bupati Lampung Utara

PERISTIWA | 22 November 2019 22:04 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Empat lokasi digeledah tim KPK tersebut yakni Rumah Benteng, di Jalan Penitis Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, Rumah di Jalan Sultan Agung Raya, Way Halim Permai, Rumah Paman Bupati, di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kotabumi Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Rumah adik Bupati di Jalan Kelapa, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

"Penggeledahan dilakukan sejak siang dan masih ada yang berlangsung hingga malam ini. Dari lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen-dokumen proyek di Lampung Utara dan catatan aliran dana," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11).

KPK menetapkan Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Bersama Agung, KPK juga menjerat lima orang lainnya, yakni orang kepercayaan Agung, Raden Syahril (RSY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SYH), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN), dan dua pihak swasta Chandra Safari (CHS) serta Hendra Wijaya Saleh (HWS).

Terkait suap proyek di Dinas Perdagangan, diduga Agung menerima suap dari Hendra senilai Rp300 juta melalui Wan Hendri dan Raden Syahril.

Uang tersebut terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu, pembangunan pasar tradisional desa Comook Sinar Jaya, kecamatan Muara Sungkai dengan nilai proyek Rp1,073 miliar.

Kemudian terkait pembangunan pasar tradisional desa Karangsari kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Sedangkan terkait dengan proyek di Dinas PUPR Agung telah menerima uang beberapa kali yakni sekitar bulan Juli sebesar Rp600 juta, pada September menerima Rp50 juta, pada 6 Oktober, diduga menerima Rp350 juta. Jadi, total Rp1 miliar yang sudah diterima Agung terkait proyek di Dinas PUPR ini.

Reporter: Fachrur Rozie

Baca juga:
Tersangka Penyuap Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK
KPK Periksa Penyuap Bupati Lampung Utara
Eks Wabup Lampung Utara Dicecar KPK Terkait Biaya Kampanye Pilgub Lampung
Dilemahkan Lewat UU Baru, Ini Pembuktian KPK Korupsi Masih Masif di Indonesia
KPK Panggil Eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo
Mantan Wabup Lampung Utara Diperiksa KPK
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Lampung Utara

(mdk/gil)