KPK Soroti Penerimaan Pajak di DKI Jakarta Masih Rendah

KPK Soroti Penerimaan Pajak di DKI Jakarta Masih Rendah
PERISTIWA | 3 Juni 2020 09:35 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar rapat koordinasi secara daring dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Rapat berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta.

Dalam paparannya, KPK mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemprov DKI Jakarta selama Januari hingga April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.

"Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rentang waktu yang sama di tahun 2019, yang mencapai Rp8,8 triliun," ujar Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaiha, dalam keterangnnya, Rabu (3/6/2020).

Aida menyebut, secara nasional, di akhir tahun 2019 jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak Provinsi bertambah sebesar Rp3,7 triliun, yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sedangkan penerimaan pajak kabupaten/kota, kata Aida, meningkat sebanyak Rp2,7 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, penempatan dana Pemerintah Daerah pada Kas Daerah atau Bank Pembangunan Daerah adalah Rp37 triliun, dalam bentuk giro dan deposito.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, menurut Aida, realisasi PKB dan PBBKB pada tahun 2019 berturut-turut adalah sekitar Rp8,4 triliun dan Rp1,6 triliun. Untuk realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pada 2019, Provinsi DKI Jakarta mampu mengumpulkannya hingga Rp509,6 miliar.

"Untuk BPHTB, realisasi penerimaan (DKI) mencapai Rp1,026 triliun," kata dia.

"Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, Pemprov DKI hingga akhir 2019, telah memasang alat rekam pajak sebanyak total 4.856 buah. Alat ini ditempatkan di sejumlah hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di seputar wilayah Jakarta," Aida menambahkan.

Merespon catatan KPK, perwakilan Bapenda DKI Ali Hanafiah, menyebut masih rendahnya pencapaian penerimaan pajak daerah di wilayah kerjanya, disebabkan oleh beberapa kendala. Diantaranya adalah perlunya harmonisasi beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan pajak daerah, serta pembenahan pola penanganan penarikan pajak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina dan PT PLN.

"Di samping itu, bencana Covid-19 juga mengakibatkan sulitnya memperoleh penerimaan pajak, karena sejumlah bisnis di wilayah Jakarta menutup usahanya untuk sementara," kata Ali Hanafiah.

Reporter: Fachrur Rozie (mdk/ray)

Baca juga:
Bank Dunia Kritik Pemberian Insentif Pajak RI di Tengah Pandemi
Utang Bengkak, Virus Corona, dan Rasio Pajak Terendah Sejak Era Orba
Penghentian Layanan Tatap Muka di Kantor Pajak Diperpanjang Hingga 14 Juni
Pemerintah Bakal Lakukan ini Sebelum Tarik Pajak 10 Persen Youtube Cs 1Juli
Mulai 1 Juli, Layanan Streaming Bakal Kena Pajak

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Curhat Siswa Lulusan Tanpa Ujian Nasional

5