KPK Tahan Wadir PT Adonara Propertindo Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

KPK Tahan Wadir PT Adonara Propertindo Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto ©2021 Merdeka.com/Humas KPK
NEWS | 2 Juni 2021 18:31 Reporter : Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Direktur (Wadir) PT Adonara Propertindo (AP) Anja Runtuwene (AR) di Rutan Polda Metro Jaya, Rabu (2/6). Dia merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

"Terhadap tersangka AR, kami lakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 21 Juni 2021," kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

Selain Anja, KPK pada 27 Mei 2021 juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), dan korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum.

Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers pada Kamis (27/5) lalu menyatakan, perbuatan melawan hukum tersebut yaitu: Pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara 'backdate'; keempat, diduga ada kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

Atas perbuatan para tersangka, KPK menduga ada kerugian keuangan negara senilai Rp152,5 miliar.

Kasus dugaan korupsi ini berawal saat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) mencari tanah di wilayah Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah.

Perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ dalam hal pengadaan tanah di antaranya PT Adonara Propertindo (AP) yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

Pada 8 April 2019, disepakati dilakukannya penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor PDPSJ antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles dengan pihak penjual yaitu Anja Runtuwene.

Selanjutnya pada waktu yang sama juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada Anja sekitar Rp43,5 miliar. (mdk/yan)

Baca juga:
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Olahraga di Sumsel, Kades dan 3 Pelaksana jadi Tersangka
KPK Kembali Buka Kunjungan Rutan Secara Tatap Muka
5 Skandal Besar yang Rugikan Negara Hingga Triliunan Rupiah
Diduga Selewengkan Dana Covid-19 Rp3,1 Miliar, Kepala BPKAD Mamberamo Raya Ditahan
Terpidana Mantan Wali Kota Medan Rahudman Bebas dari LP Tanjung Gusta

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami