KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total

KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total
PERISTIWA | 25 Juni 2020 16:12 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja.

Terkait hal itu, Inisiator Prakerja.org, Brahmatya Sakti Kusuma mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPK. Akan tetapi, dia sangat berharap, KPK juga segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

"Menurut kami KPK sudah saatnya tidak sekadar memberikan rekomendasi atau imbauan, melainkan harus segera ditingkatkan pada tahap penyelidikan bahkan penyidikan, mengingat program tersebut sudah berjalan dan sudah ada dana negara yang dikeluarkan," jelas Brahmantya kepada wartawan, Kamis (25/6).

Dia menegaskan, pihaknya juga meminta agar pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja. Kemudian, mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak.

"Meminta KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar, khususnya pihak penyedia platform pelatihan online," tambah Brahmantya.

Dia juga meminta agar KPK terus mengawal kasus tersebut hingga asas keadilan dapat ditegakan dengan sebenar-benarnya.

Dari temuan KPK, kata dia, terlihat sangat banyak potensi pelanggaran dan kerugian negara. Dengan adanya beragam masalah yang fundamental, program ini tidak bisa hanya sekedar ditunda dan diperbaiki.

"Program ini harus dibatalkan dan dirombak total, mulai dari perencanaan program, penganggaran, jajaran pelaksana program, kementerian yang dilibatkan, hingga pihak-pihak swasta yang ikut serta dalam program ini," tegas dia lagi.

Dia mengakui, anggaran Rp5,6 triliun sangat berlebihan bila hanya digunakan untuk penyediaan konten pelatihan online. Anggaran ini bahkan cukup untuk mengakuisisi hingga 1.000 perusahaan startup konten.

Anggaran sebesar ini juga harusnya dapat dipangkas besar-besaran. Diperkirakan hanya dengan Rp50 miliar, pemerintah dapat membeli ratusan konten pelatihan online yang tepat sasaran, dengan hak guna secara bebas dan penuh (unlimited).

"Dengan demikian seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses konten pelatihan online secara gratis untuk dimanfaatkan kapanpun dan oleh siapapun," terang Brahmantya.

Baca Selanjutnya: Prakerjaorg kata dia dibangun salah...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami