KPK Tetapkan Mantan Bupati Seruyan Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan

PERISTIWA | 14 Oktober 2019 20:02 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan DAL, mantan Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012.

"Dalam perkara ini, KPK mengidentifikasi juga adanya praktek politik transaksional karena diduga pihak swasta yang dimenangkan dalam pengadaan merupakan pihak yang mendukung Bupati saat pemilihan kepala daerah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Dwi Warna KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Kasus ini bermula pada tahun 2004, saat Pemerintah Kabupaten Seruyan merencanakan pembangunan Pelabuhan Laut. Rencana ini mulai direalisasikan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.

"Pada tahun 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Setuyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung," kata Febri.

Selanjutnya, kata Febri, sekitar Januari 2007, tersangka DAL memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Segintung dikerjakan oleh PT. SKJ (Swa Karya Jaya).

"Diduga, Direktur PT. SKJ adalah kawan dekat DAL yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan tahun 2003," ujar dia.

Kemudian, lanjut Febri, untuk menindaklanjuti perintah DAL, Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Teluh Segintung dibentuk. Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT. SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka, dengan harga perkiraan sendiri atau HPS final sejumlah Rp 112.750.000.000.

Kemudian, lanjut Febri, pada 14 April 2007, tersangka DAL menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT. SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung. "Dilanjutkan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebesar Rp 112.736.000," ungkap Febri.

Setelah empat bulan berjalan, pada 10 Agustus 2007 tedapat addendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp 127.411.481.000. Artinya nilainya bertambah sebesar 13,02 persen.

Menurut Juru Bicara KPK itu, addendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen.

"Pada tahun 2009, diduga DAL melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT. SKJ sejumlah Rp 687.500.000," ungkapnya.

Menurut Febri, penyelidikan kasus ini dimulai sejak Januari 2017 lalu. Da atas dugaan tersebut, tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

"Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 20,84 miliar," ujar Febri.

Reporter: Yopi Makdori

Baca juga:
Kasus Korupsi Taman, Jaksa Periksa Bupati Mandailing Natal
Menko Luhut: Pembayaran Digital Bakal Kurangi Korupsi di Tanah Air
Sindir Pemerintah, Pria Ponorogo Bayar Pajak Pakai Uang Receh
KPK Kembali Periksa Eni Maulani Saragih Sebagai Saksi
Kepala BPBD Samarinda Ditahan Terkait Kasus Korupsi Rp2 M, Pemkot Beri Pendampingan
Kasus Korupsi Pembelian Kapal dari Rusia, Mantan Dirut PT DPS Divonis Bebas
Dirut PT SGS Didakwa Korupsi Kredit Bank Jatim Senilai Rp155 Miliar

(mdk/gil)