KPU Siap Jawab Tuduhan Kubu Prabowo Soal Kecurangan Pilpres

PERISTIWA | 17 Juni 2019 13:33 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyerahkan jawaban terhadap revisi permohonan gugatan sengketa Pilpres oleh BPN 02. Penyerahan akan dilakukan pada pada Selasa 18 Juni 2019, pukul 08.30 di Kantor Kepaniteraan MK.

"Hingga hari ini Senin 17 Juni 2019 sedang dilakukan finalisasi naskah jawaban dan sinkronisasi jawaban dengan Daftar Alat Bukti (DAB)," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dalam keterangan tertulis, Senin (17/6).

"Insya Allah besok KPU sudah siap menjawab segala tuduhan sebagaimana dinyatakan BPN 02 dalam naskah permohonan PHPU Pilpres 2019 dalam Sidang MK terdahulu pada Jumat 14 Juni 2019," ucapnya

Sebelumya, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut KPU belum bisa membeberkan detail jawaban atas gugatan itu. Meski demikian, ada beberapa poin yang akan disampaikan dalam jawaban KPU, yakni terkait DPT dan Situng.

"Ada beberapa hal terkait dengan misalnya daftar pemilih tetap, kemudian terkait dengan sistem informasi perhitungan, tentu saja kita akan jawab sesuai dengan data yang kita punya," ucap Ilham.

Poin jawaban terkait Situng, menurutnya sudah disampaikan kepada masyarakat sejak jauh haru.

"Sebelumnya kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Seperti situng ini kita infokan kepada masyarakat dan tidak ada masalah menurut kami," ucap Ilham.

“Kita juga sudah sampaikan disclaimer bahwa Situng ini bukan hasil resmi Tetapi yang kita gunakan adalah rekapitulasi berjenjang dari TPS ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai KPU RI,” tambahnya

Meski akan memberikan jawaban terhadap gugatan revisi BPN, KPU akan memberikan catatan keberatan kepada majelis hakim. Sebab, KPU keberatan dengan gugatan revisi BPN.

"Kita anggap perbaikan dong, karena kan pertama dia masukkan pada tanggal 24 Mei, kemarin dibacakan adalah banyak hal baru yang kemudian menurut kami seharusnya yang dibacakan adalah permohonan yang masuk tanggal 24 Mei," tutur Ilham.

Seperti diketahui, pada sidang perdana pekan kemarin, tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo- Sandiaga Uno menuding adanya penggelembungan suara dalam Pilpres 2019. Besaran penggelembungan suara sekitar 18 - 30 juta.

"Pemohon memohon kepada majelis untuk memerintahkan merekap seluruh C7 (daftar hadir) di TPS secara terbuka sebagai langkah awal untuk mengetahui basis kecurangan pemilu karena potensi penggelembungan suara antara 18.663.247 sampai dengan 30.462.162," ujar kuasa hukum tim Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah.

Menurutnya, penggelembungan suara itu terjadi di berbagai provinsi. Bahkan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB Sulsel dan Sultra mengalami penggelembungan suara. "Selain penghitungan C7 sekaligus dilakukan penghitungan suara ulang untuk provinsi tersebut di atas," ungkapnya.

Tim Prabowo menyebut sekitar 400 kota/kabupaten yang mengalami penggelembungan suara. Mereka meminta MK mempertimbangkan dan memutus sengketa Pilpres 2019 dengan asas keadilan.

"Kalau dianalisa berdasarkan kabupaten kota, terjadi penggelembungan di 412 kota jika tingkat kesalahan yang ditolerir sekitar 7 persen," ucapnya.

Baca juga:
MK Siap Fasilitasi Saksi Sengketa Pilpres Diperiksa Via Video Conference
Caleg PDIP Solo Lapor ke Bawaslu Dugaan Penggelembungan Suara
Pemeriksaan Saksi Sengketa Pilpres Dimulai Rabu, Jumlahnya Dibatasi
MK Tunggu Alat Bukti Tim Hukum Prabowo Hari Ini
BPN Harap MK Beri Izin Hadirkan Saksi Sebanyak-banyaknya
KPU Siapkan Jawaban Gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK
Wali Kota Tasikmalaya Imbau Warga Tak Datang ke Jakarta Atas Hasil Putusan MK

(mdk/lia)