KPUD Sabu Raijua Digugat ke PTUN Kupang Terkait Penetapan Orient Riwu Kore

KPUD Sabu Raijua Digugat ke PTUN Kupang Terkait Penetapan Orient Riwu Kore
Kuasa Hukum Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja Haba, Rudi Kabunang. ©2021 Merdeka.com/Anansias Petrus
PERISTIWA | 8 Februari 2021 16:29 Reporter : Ananias Petrus

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua resmi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, oleh kuasa hukum pasangan calon Takem Raja Pono - Herman Hegi Radja Haba (TRP-HEGI), Senin (8/2). Gugatan ini menyusul penetapan Orient Riwu Kore - Thobias Uly, sebagai bupati dan wakil terpilih oleh KPU walaupun Orient berstatus warga negara Amerika Serikat.

Kuasa Hukum Takem Raja Pono - Herman Hegi Radja Haba, Rudi Kabunang mengaku sudah mendaftarkan gugatan ke PTUN Kupang, dengan nomor perkara 216/2021/PTUN Kupang. Materi gugatan yang didaftarkan adalah, permasalahan pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua dengan dugaan salah satu calon, diindikasikan berkewarganegaraan Amerika Serikat.

"Sesuai informasi dan bukti yang kami miliki dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, maka kami ajukan gugatan ini sehubungan dengan aturan hukum bahwa, UU 12 Tahun 2006 menyatakan tentang berakhirnya kewarganegaraan Indonesia, jika seseorang menerima kewarganegaraan dari negara lain, dengan bukti seseorang mempunyai paspor negara lain," kata dia.

Menurut Rudi, Undang-undang pilkada pun mengatur seseorang jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus warga negara Indonesia. "Ini mutlak, proses pilkada telah selesai baru kita dapatkan informasi tentang hal ini, jadi satu-satunya jalan adalah gugat ke PTUN," ujar dia.

Rudy mengatakan, permohonan dalam gugatan mereka agar majelis hukum memutuskan, penetapan bupati terpilih bupati Sabu Raijua, dinyatakan batal. Memerintahkan termohon dalam hal ini KPU, mencabut penetapan tersebut.

"Permohonan kami juga agar PTUN Kupang menyatakan pilkada ulang. Saya tetap mengajukan permohonan dalam gugatan ini, agar hakim memutuskan adanya pilkada ulang. Kenapa demikian, jika dalam proses persidangan jika ada satu peristiwa hukum yang belum diatur dalam undang-undang, maka hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum itu," tandasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
PDIP NTT Pasrah Soal Status Bupati Terpilih Sabu Raijua
Gerindra NTT: Secara Administratif Tak Ada Salah dengan Dokumen Orient Riwu Kore
KPU Digugat di PTUN Kupang Tuntut Pembatalan Pelantikan Orient
Soal Kewarganegaraan Orient, KPU Mengaku Sudah Klarifikasi ke Disdukcapil Kupang
Orient Patriot Riwu: Saya 100 Persen Berkewarganegaraan Indonesia
Polemik Status WNA, Bupati Sabu Raijua Minta Maaf: Saya Mencalonkan, Amanah Orang Tua

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami