KSP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Represif dan Seganas yang Dipikirkan

KSP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Represif dan Seganas yang Dipikirkan
PERISTIWA | 3 Juni 2020 13:06 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seganas apa yang dipikirkan untuk melumpuhkan demokrasi. Anggapan ini menyusul adanya teror kepada panitia dan pembicara diskusi soal pemecatan Presiden di UGM.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan, di era demokrasi yang terbuka ada pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga, penyalahgunaan kekuasaan bisa terlihat secara terang benderang.

"Pemerintah setelah reformasi tidak ada yang kuat. Pertama pengawasnya banyak baik itu pengawas formal di parlemen, partai partai politik dan fraksi-fraksi nya maupun di civil society yang sekarang jumlah nya berkecambah apalagi informasi secara terbuka, setiap penyalahgunaan kekuasaan akan secara terang benderang," katanya saat diskusi 'Teror dalam ruang Demokrasi', Rabu (3/6).

"Belum lagi media akan terus menggunakan jurnalisme investigasi nya untuk membuka borok borok kekuasaan, jadi tidak bisa kuat pemerintah sekarang ini," tambahnya.

1 dari 1 halaman

Donny menjelaskan, dukungan politik terhadap periode kedua pemerintahan Jokowi juga tidak sekuat periode pertama. Defisit dukungan politik telah terjadi. Dia bicara mengenai partai pendukung pemerintah berasa oposisi.

"Ini baru 2020, tapi kita lihat faktor faktor partai pendukung dalam berbagai kebijakan juga ikut menjadi oposisi, jadi non oposisi dan pendukung ini tidak setegas mana partai pendukung? Mana partai oposisi? Karena pendukung bisa jadi oposisi bahkan pendukung Pak Jokowi yang militan di 2019 sekarang bisa berbeda pandangan," tuturnya.

Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, sejumlah kebijakan pemerintah juga dikritik. Mulai dari Kartu Pra Kerja dan dikeluarkannya Perppu no 1 tahun 2020.

"Jadi dengan defisit dukungan di periode kedua ini, dan tahun 2020 ini akibat Covid-19 dan kebijakan kebijakan yang banyak gugatan, mulai dari Pra Kerja, Perppu nomor satu, dan lain sebagainya," ujarnya.

"Maka pemerintahan Jokowi tidak sekuat, seagresif, serepresif, seganas yang dipikirkan, dan pemerintahan apapun setelah Jokowi tidak bisa menjadi pemerintahan yang kuat," tutup Donny. (mdk/fik)

Baca juga:
Istana Sebut Jokowi Tak Pakai Kekuasaan untuk Melumpuhkan Demokrasi
Teror Diskusi Pemakzulan, Penguasa Disudutkan
Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Utamakan Industri Padat Karya
Istana: Pelaku Teror Diskusi UGM Ulah Sub Kekuasaan yang Partikelir
Jokowi Wanti-wanti Perubahan APBN Akibat Covid-19 Transparan dan Akuntabel
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program PEN

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami