KSTJ duga pemerintah ambil alih proyek reklamasi lewat revisi Perpres

PERISTIWA | 24 April 2018 15:56 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menduga pemerintah pusat berupaya mengambil alih proyek reklamasi teluk Jakarta melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Perpres tersebut berisi penataan tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Saat ini pemerintah tengah melakukan konsultasi publik terhadap rencana Revisi Peraturan Presiden tersebut sejak 16 April 2018 sampai 31 Juli 2018. Pemerintah menargetkan revisi Perpres ini rampung akhir 2018.

Anggota KSTJ, Tigor Hutapea, menjelaskan Perpres tersebut sebetulnya mengatur atau mengubah sedikit terkait Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Adapun Keppres tersebut memberikan kewenangan Pemerintah DKI Jakarta untuk menjalankan proyek nasional era Soeharto tersebut.

Tigor menduga Perpres Nomor 54 tersebut direvisi demi melanjutkan pelaksanaan reklamasi yang tengah berhenti dan diduga pula pemerintah mencoba memasukkan pembangunan tanggul raksasa.

"Menurut kami ini salah satu strategi pemerintah pusat agar reklamasi terus berjalan," ujar Tigor saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Seperti diketahui, saat ini pembangunan pulau reklamasi tengah berhenti karena Pemprov DKI meninjau kembali Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurut Tigor dengan revisi ini, pemerintah mencoba mengambil alih pelaksanaan reklamasi dari tangan Pemprov DKI.

"Mungkin tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi, sehingga pemerintah pusat mengubah Perpres No 54 ini agar reklamasi terus berjalan. Sehingga kami memprediksi yang jalankan reklamasi bukan Pemda tapi pemerintah pusat," imbuhnya.

Anggota KSTJ, Marthin Hadiwinata menilai seharusnya Perpres ini cenderung akan melanggar uu karena menghiraukan pemanfaatan laut, jika reklamasi diteruskan. Menurutnya, revisi tersebut juga diduga untuk melakukan pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang terhadap pulau C dan D yang telah dibangun.

"Dugaan kami ini untuk alat pemutihan pelanggaran tata ruang yang telah berjalan," kata dia.

Sementara itu, Tigor menduga bahwa Revisi Perpres tersebut seperti ditutupi. Sampai saat ini, draf revisi tidak dapat ditemukan dalam situs Kemenko Maritim. KSTJ merasa sampai saat ini, hal terkait reklamasi seperti ditutupi oleh pemerintah.

"Kalau mau direvisi buka saja ke publik bentuknya seperti apa, termasuk lampirannya," imbuhnya.

Baca juga:
Periksa 3 menteri soal moratorium reklamasi, polisi tak temukan unsur pidana
Kasus reklamasi, polisi klaim sudah periksa Menteri Luhut dan Susi
Walhi duga tumpukan sampah di Teluk Jakarta dampak proyek reklamasi
Ketinggian air laut di pesisir Jakarta menurun akibat reklamasi
8 Perahu nelayan rusak, pengelola kawasan reklamasi Losari tolak tanggung jawab
Cara Anies Baswedan meladeni gugatan konsumen reklamasi
Soal reklamasi, Amien sindir menteri Jokowi yang pasang tampang angker

(mdk/lia)