Kuasa Hukum Curiga KPK Sudah Rancang Penangkapan Gubernur Papua

PERISTIWA | 13 Februari 2019 13:25 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening curiga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sebab, pihak KPK tidak memberikan penjelasan terkait kasus yang tengah ditangani dan melibatkan Gubernur Papua. Sampai saat ini KPK hanya mengatakan bahwa ada laporan terkait dugaan praktik korupsi saat rapat di hotel tersebut.

"Kenapa pihak KPK membuntuti Gubernur Papua Lukas Enembe? Pada peristiwa apa?" kata Roy di Polda Metro Jaya, Rabu (13/2).

Menurutnya, jika KPK ingin meminta data terkait keuangan daerah, seharusnya bisa dilakukan saat pertemuan di antara KPK dengan Gubernur Papua pada Rabu (30/1). Dalam pertemuan itu, Pemprov Papua diundang resmi oleh KPK dalam rangka koordinasi menyangkut korupsi hutan dan perihal Majelis Rakyat Papua.

Kecurigaannya bertambah lantaran pimpinan lembaga antirasuah itu sempat menyatakan kata-kata yang mengarah pada adanya upaya menjerat Gubernur Papua.

"Mereka sudah mendesain katanya begini, kalau Gubernur Aceh saja bisa kita tangkap apalagi Gubernur Papua. Itu statement resmi di depan MRP," katanya.

"Sehingga kita menangkap ada desain yang dibangun KPK untuk melakukan pencitraan, pencemaran nama baik terhadap gubernur Papua. Ini tidak boleh kita biarkan," tegasnya.

Roy mengaku mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun jika dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum. Bukan berdasarkan kepentingan lain.

"Kami mendukung KPK memberantas korupsi, tapi kami tidak mendukung cara-cara oknum KPK yang merusak negara. Kami sedang menjaga harkat dan martabat gubernur kami. Bahaya jika lembaga negara dipimpin oleh orang-orang seperti ini (mencemarkan nama baik dan kriminalisasi terhadap pejabat Papua," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencermati sejumlah proyek yang sudah dianggarkan di Papua. Untuk memastikan ada tidaknya dugaan korupsi. "Kami sedang cermati. Namun tentu KPK belum dapat menyampaikan secara spesifik kasus apa," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (5/2).

Dia mengatakan, pihaknya berjanji akan merilis hasil penyelidikan jika telah memasuki tahapan penyidikan.

"Jika sudah masuk tahapan Penyidikan dan memungkinkan disampaikan pada publik, akan kami informasikan sebagai hak publik untuk tahu," jelasnya.

Sebelumnya, dua penyelidik KPK dianiaya sekelompok orang saat tengah menyelidiki laporan dari masyarakat akan adanya tindak pidana korupsi di hotel tersebut. Saat kejadian, di hotel tersebut sedang terselenggara rapat antara Pemprov Papua dengan DPRD Papua terkait RAPBD Papua. Kini kedua pegawai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Sekali lagi, KPK memastikan pegawai KPK yang sekarang dirawat di RS pasca operasi tersebut, bertindak dan bertugas secara resmi di KPK dalam menangani indikasi korupsi yang dilakukan pihak2 tertentu," ucap dia.

Baca juga:
Penganiayaan Penyidik KPK, Sespri Gubernur Minta Pemeriksaan Pindah ke Papua
Polisi Periksa Dokter yang Operasi Pegawai KPK Usai Dianiaya
Polisi Periksa Dokter yang Tangani Pegawai KPK Dianiaya Ajudan Gubernur Papua
Jokowi Cabut Larangan Mendagri soal Rapat Pejabat Pemerintah di Hotel
Penjelasan KPK Rapat dengan Gubernur Papua Sebelum Insiden Penganiayaan
Polisi Batal Periksa Sespri Gubernur Papua dan Dokter yang Operasi Pegawai KPK

(mdk/noe)