Langgar UU PPLH, Kadispora Garut Divonis Satu Tahun Penjara

PERISTIWA | 21 November 2019 19:40 Reporter : Mochammad Iqbal

Merdeka.com - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, Kuswendi dinyatakan bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Garut, Kamis (21/11). Dia diputus bersalah dalam kasus pembangunan bumi perkemahan di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

Dalam persidangan, majelis hakim diketuai Hasanuddin menyatakan Kuswendi melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 109 berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Kuswendi yang hadir mengenakan batik berwarna merah mendengarkan putusan tersebut di kursi terdakwa. Awak media sendiri dalam persidangan sempat dihalang-halangi keluarga terdakwa, padahal sidang putusan yang dimulai sejak pukul 14.30 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB itu terbuka untuk umum.

Humas Pengadilan Negeri Garut, Endratno Rajamai mengatakan, vonis hakim dalam sidang kasus tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 1,5 tahun.

"Ada beberapa pertimbangan dari majelis hakim atas putusan itu. Terdakwa kooperatif selama persidangan, sedangkan yang memberatkan, terbukti bersalah atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU)," ujarnya.

1 dari 2 halaman

Harus Bayar Denda Rp1 Miliar

Selain hukuman satu tahun penjara, dalam persidangan juga hakim memutuskan Kuswendi harus membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan penjara. Usai dibacakan putusan tersebut, terdakwa mengaku masih pikir-pikir dan diberi waktu tujuh hari.

Endratno menyebut, jika selama tujuh hari tidak ada jawaban maka akan langsung dieksekusi. "Harus langsung ditahan," kata Endratno.

Selain terdakwa, jaksa penuntut umum, Fiki mengatakan, pihaknya juga pikir-pikir atas putusan majelis hakim kepada Kuswendi. Hal tersebut dikarenakan putusan majelis hakim lebih ringan enam bulan dibanding tuntutan.

"Kalau terdakwa banding, kami juga akan banding. Ada waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Kuswendi Masih Terlihat Tenang

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut, Kuswendi yang hadir bersama keluarga dan kuasa hukumnya tampak tenang menyikapi putusan majelis hakim PN Garut. Saat diwawancarai, dia menyebut pihaknya memang masih pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

"Karena pengacara belum komplit kan," ucapnya.

Waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim diakui Kuswendi akan digunakan untuk menyusun berkas bersama kuasa hukumnya.

"Waktu satu minggu ini akan kita maksimalkan. Kita akan konsultasi dengan ahli hukum," katanya. (mdk/gil)

Baca juga:
Kejagung Tangkap Buronan Koruptor Rp24 Miliar
Korupsi Pengadaan RTH di Bandung, Pihak Swasta Ditetapkan Tersangka Oleh KPK
Suap Proyek Jalan, Mantan Kadis PU Papua dan Pengusaha Jalani Sidang Dakwaan
Periksa Gamawan Fauzi, KPK Telisik Persetujuan Lelang Proyek IPDN
Hasto Minta Anggota DPRD PDIP Tidak Korupsi
Kasus Suap Proyek Jalan di Kaltim, KPK Periksa Direktur PT Harlis Tata Tahta
Kasus Korupsi Jalan di Papua, Eks Kadis PU Didakwa Rugikan Negara Rp40,9 Miliar

TOPIK TERKAIT