Langkah 5 Politikus yang Menyita Perhatian Publik

PERISTIWA | 29 Desember 2018 08:00 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Sejumlah peristiwa penting mewarnai perjalanan politik bangsa Indonesia dalam kurun tahun 2018. Hal ini tak lepas dari agenda Pemilihan Kepala Daerah dan jelang Pemilu Presiden tahun 2019.

Di antara peristiwa penting itu adalah, langkah beberapa politikus yang berseberangan dengan partai politik, maupun memilih hengkang dari satu partai dan berlabuh ke partai lain. Alasannya, mulai dari sakit hati hingga kepentingan yang tak terakomodir oleh partai.

Tak dapat dipungkiri, perpindahan tokoh-tokoh politik tersebut sedikit banyak mengubah peta politik dalam negeri. Hal ini lantaran pengaruh mereka, yang juga dipastikan dapat mempengaruhi massa pemilih.

Berikut merdeka.com merangkum lima politikus yang menyita perhatian publik selama tahun 2018

1 dari 5 halaman

La Nyalla Hengkang dari Gerindra

La Nyalla daftar Pilgub Jatim naik Vespa. ©2017 Merdeka.com/moch andriansyah

Konflik La Nyalla Mattalitti dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pecah di awal tahun 2018. Hal ini lantaran dia batal diusung sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. Menurutnya, salah satu penyebab kegagalannya karena tidak sanggup memenuhi 'mahar politik' berupa uang ratusan miliar yang diminta Prabowo.

La Nyalla mengaku kecewa dengan Gerindra. Sebab, rekomendasi yang diberikan Presidium alumni 212 tidak dijalankan. Salah satu rekomendasi itu adalah mengusung La Nyalla sebagai cagub di Pilgub Jatim.

"Padahal La Nyala sudah direkomendasikan oleh Presidium alumni 212, para kiai, habib dan umat Islam di Jawa timur sudah mendukung saya untuk jadi gubernur," kata La Nyalla saat jumpa pers di Restoran Mbok Berek, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).

Dia hanya diberi surat tugas yang isinya agar dia mencari partai dan membentuk tim kemenangan untuk meyakinkan partai. Padahal, kata dia, yang seharusnya mencari koalisi bukan kandidat tapi partai.

"Yang pasti saya yakin, partai ini sudah tidak betul kalau melakukan transaksi," tutupnya.

Lantaran terlanjut sakit hati, dia lantas memilih hengkang dari Gerindra dan berlabuh ke Partai Bulan Bintang (PBB).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis tudingan La Nyalla Mattalitti. Bahkan melalui melalui akun resmi twitternya, Partai Gerindra dengan tegas membantah pernyataan La Nyalla Mattaliti terkait permintaan mahar ratusan miliar rupiah saat pencalonan di Pilgub Jatim.

"Tidak ada mahar di @Gerindra. Apalagi mahar politik. Silakan konfirmasi langsung kepada pak @ jokowi, @basuki_btp, @ridwankamil, @aniesbaswedan, dan @sandiuno yang pernah kami dukung dan berhasil menjadi kepala daerah," demikian salah satu tweet bantahan yang disampaikan admin akun @Gerindra seperti yang dikutip merdeka.com, Kamis (11/1) malam.

2 dari 5 halaman

Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe. ©2013 Merdeka.com/m. luthfi rahman

Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden periode 2019-2024. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan dukungan untuk Prabowo- Sandiaga Uno.

"Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe.

DPD Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.

"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," ujar Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly seperti dikutip Antara.

Dia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut.

"Jadi kita sudah dikabari dari DPP, bahwa khusus untuk Papua pernyataan Ketua DPD yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bagi DPP akan diberlakukan satu kebijakan khusus, mengingat Papua adalah daerah yang khusus juga," katanya.

Terkait keputusan politik Lukas Enembe, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan tak menegaskan apakah dia disanksi atau tidak. Hinca melihat dukungan Lukas ke Jokowi sebatas kapasitasnya sebagai gubernur.

"Lukas belum dalam konteks itu. Karena itu sebagai gubernur silakan. Karena itu biarkan organisasi berjalan. Ingat semua partai dalam posisi tidak mudah dalam pileg dan pilpres," ucapnya.

3 dari 5 halaman

Soekarwo

Gubernur Soekarwo. ©2018 Merdeka.com

Sama seperti Lukas Enembe, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo juga mendukung ke Jokowi. Hal ini bertentangan dengan kebijakan Demokrat.

Soekarwo mengaku ada beberapa alasan kenapa harus mendukung Jokowi dua periode. Pertama, kata Soekarwo, gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang diusung Demokrat sudah memutuskan mendukung Jokowi.

"Kalau saya mengusulkan ke pusat (DPP Demokrat), satu, gubernur (Khofifah) sudah mengambil keputusan mendukung ke Pak Jokowi. Jadi harus menjadi pertimbangan DPP tentang itu," kata Seokarwo usai Rakorda DPD Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (21/7).

Alasan kedua, Demokrat sudah tidak mungkin membentuk poros ketiga. Meski berkoalisi dengan PAN. Sebab, syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional tidak terpenuhi.

"Jadi saya, tinggal satu, satu sebetulnya, petanya ini kan tinggal, PKB ke Pak Jokowi kan? Tidak ada alternatif ketiga," tegasnya.

4 dari 5 halaman

TGB Zainul Majdi

TGB bonceng Jokowi. ©2018 Merdeka.com

Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memilih mundur dari posisi anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, lantaran mendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pemilu 2019.

"Saya tetap pada posisi saya, putusan saya mendukung Bapak Jokowi," ucap TGB di Gedung ICMI, Jakarta, Rabu (18/7).

Dia menuturkan, jika memang ada risiko akan keputusannya yang diambil. Dirinya menegaskan akan siap menghadapi.

"Kalau ada resiko atas pilihan itu, akan saya hadapi," pungkasnya.

Saat ini, TGB berlabuh ke Partai Golkar. Dia didaulat menjadi Ketua Koordinator Bidang Keumatan, serta Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden.

5 dari 5 halaman

Ali Mochtar Ngabalin

ali mochtar ngabalin dan jokowi. ©2018 Merdeka.com/dokumen pribadi

Saat Pilpres 2014, Ali Mochtar Ngabalin adalah tim pemenangan Prabowo-Hatta. Dia salah satu tokoh yang sangat keras menyinggung kemenangan Jokowi-JK. Namun, saat pilpres 2019 Ngabalin balik mendukung Jokowi. Bahkan dia menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).

Dia memberi alasan kenapa berbalik mendukung Jokowi. Dia tidak ingin Jokowi difitnah karena itu dia akan menjadi orang yang terdepan membela Jokowi bila diserang kubu oposisi.

"Saya harus menyampaikan bahwa tidak ada kezaliman yang dilakukan pemerintah ini. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tipu menipu," tegasnya. (mdk/cob)

Baca juga:
Wajah Baru Jakarta di 2018
Selain Trump dan Kim Jong-un, Lima Sosok Ini Paling Curi Perhatian Dunia di 2018
Potret Peristiwa Menghebohkan di Indonesia Sepanjang 2018
Para Tokoh yang Gagal 'Bersinar' di Dunia Politik pada 2018
Kaleidoskop 2018: Pertemuan IMF-World Bank Bali, Momentum Unjuk Gigi RI Pada Dunia