Laode Beberkan Sejumlah Pelemahan KPK di Undang-Undang Baru

PERISTIWA | 17 September 2019 17:15 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyesali pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU. Menurut Laode, UU KPK yang baru saja disahkan akan melemahkan penindakan oleh lembaga antirasuah.

"Jika dokumen yang kami terima via 'hamba Allah' banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujar Laode saat dikonfirmasi, Selasa (17/9).

Laode mengaku belum mengetahui secara resmi isi UU KPK yang baru. Laode menyebut pihaknya hanya menerima isi UU KPK dari 'hamba Allah' lantaran KPK tidak ikut dalam pembahasan serta belum dikirimi UU tersebut secara resmi oleh DPR maupun Pemerintah.

Berdasarkan dokumen yang dia sebut dari 'hamba Allah', Laode membeberkan poin-poin yang akan melemahkan lembaga antirasuah. Pertama yakni soal Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.

"Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum. Penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas," kata dia.

"Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK. Status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN," Laode menambahkan.

Menurut Laode, poin-poin tersebut berpotensi besar mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus. "Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," kata Laode.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Revisi UU KPK Disahkan, Menkum HAM Sudah Dengar Masukan Agus Rahardjo dan Laode
Demokrat Ingin KPK Bebas Intervensi Seperti SBY Selesaikan Kasus Cicak Vs Buaya
Istana Persilakan Publik Ajukan Uji Materi ke MK Jika Tak Setuju UU KPK Disahkan
Menkum HAM Jawab Kritikan Revisi UU KPK Terburu-buru: It's a Long Way to Go
Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko Klaim Jokowi Komitmen Berantas Korupsi
KPK Tidak Dilibatkan Revisi UU KPK, Ini Jawaban Istana

(mdk/eko)