Lapor ke Mensos, Ade Yasin Sebut 172.669 Keluarga di Bogor Belum Terima Bansos

Lapor ke Mensos, Ade Yasin Sebut 172.669 Keluarga di Bogor Belum Terima Bansos
PERISTIWA | 6 Juli 2020 22:32 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin melaporkan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara mengenai masih ada 172.669 keluarga miskin di daerahnya belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Perlu kami informasikan kepada Bapak Menteri bahwa masih terdapat 54.816 keluarga miskin di Kabupaten Bogor yang masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan 117.853 keluarga miskin non-DTKS, yang belum mendapatkan kuota bantuan," katanya, Senin (6/7).

Dia berharap ada kuota tambahan penerima bansos untuk keluarga miskin di Kabupaten Bogor mengingat banyaknya jumlah penduduk di Bumi Tegar Beriman itu yang tahun ini jumlah penduduknya mencapai 5,9 juta jiwa.

"Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Menteri jika memungkinkan, baik DTKS maupun non-DTKS yang belum mendapatkan kuota bantuan tersebut masih bisa mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Sosial, kami akan sangat berterimakasih," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Ade menyebutkan, bansos reguler dan bansos dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor diterima oleh 286.800 keluarga penerima manfaat (KPM) dalam DTKS, sementara penerima terdampak Covid-19 dari non-DTKS berjumlah 635.653 KPM.

1 dari 1 halaman

Mensos Akui Kesulitan

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku, sempat kesulitan menyalurkan bansos ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satu penyebabnya banyaknya jumlah penduduk yang mencapai jutaan.

Ia berjanji akan menambah kuota penerima bantuan sosial untuk Kabupaten Bogor dari kategori bantuan reguler, bisa berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun program keluarga harapan (PKH).

"Nanti kita alokasikan walau jumlahnya berapa kita belum tahu, karena Kabupaten Bogor ini banyak jadi sulit juga dibanding kabupaten lain yg cuma 1 juta (penduduk). Akan kita tambah mungkin di (bantuan) reguler bukan khusus, karena reguler bisa jangka panjang," tutupnya. (mdk/fik)

Baca juga:
Hingga 3 Juli, KPK Terima 621 Keluhan Bansos Corona Covid-19
Bawaslu Ingatkan Petahana Tak Politisasi Bantuan di Masa Pandemi Covid-19
Anggota DPR Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bantuan Sosial
Warga Badui Tolak Bantuan Sosial Covid-19 dari Pemerintah, Ini Alasannya
Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid, Pupuk Indonesia Sebar 623 Paket Sembako
Masyarakat Badui Tolak Dana Sosial Terdampak Covid-19

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami