LPSK Buka-Bukaan Alasan Tolak Beri Perlindungan pada Putri Candrawathi

LPSK Buka-Bukaan Alasan Tolak Beri Perlindungan pada Putri Candrawathi
Rekontruksi Pembunuhan Brigadir J di Rumah Dinas Ferdy Sambo. ©2022 Merdeka.com/Imam Buhori
NEWS | 26 September 2022 10:02 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk melindungi korban kekerasan seksual yang sesungguhnya. Khusus untuk kasus Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, LPSK tak melihat terpenuhinya dua hal yang mengarah pada kekerasan seksual.

"Banyak hal yang sering saya sampaikan pada konteks kekerasan seksual, umumnya ada dua hal terpenuhi. Satu relasi kuasa, dua pelaku memastikan tidak ada saksi. Dua-duanya gugur pada kasus Ibu PC," ucap Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi kepada wartawan, dikutip Senin (26/9).

Oleh karena itu, lanjutnya, LPSK harus menolak. Sebab ada dugaan penggiringan motif kekerasan seksual melindungi Putri Candrawathi sebagai korban kekerasan seksual dengan memakai dalil UU TPKS. Karena aturan tersebut seharusnya dipakai untuk korban yang sesungguhnya.

"Jadi upaya menggunakan instrumen lain UU TPKS untuk mendapat justifikasi sebagai korban, itu yang kami tolak, gak boleh dong," ujarnya.

Dia menegaskan, UU TKPS bukan untuk melindungi orang-orang seperti Putri.

"Tetapi, untuk melindungi korban sebenarnya, untuk melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu," sambungnya.

Edwin tak menutup mata bilamana UU TPKS sempat ingin dijadikan sejumlah pihak sebagai argumen agar mendesak pihaknya mengeluarkan perlindungan kepada Istri Irjen Ferdy Sambo tersebut.

"Ya semua aturan hukum itu pasti punya celah, sama saja seperti orang ngaku dia korban pembegalan. Ada luka, motornya ilang segala macam ketika didalami bukan korban begal dia kalah judi motornya dijual supaya dia aman sama keluarganya, dia buatlah luka-luka segala macam. Padahal motornya emang dijual," bebernya.

Edwin mengatakan contoh di atas adalah tindakan seseorang guna menutupi kesalahan dengan menggunakan instrumen hukum. Maka dari itu, untuk konteks di atas, yang salah bukan hukumnya, namun kepada orang yang memanipulasi aturan.

"Tapi kalau orang mau manipulasi fakta mau memanfaatkan instrumen yang ada untuk kepentingannya ya sudah saja, silahkan saja. Tapi dibuktikan," ujarnya.

Meski demikian, Edwin menyatakan jika semua itu merupakan penilaian yang menjadi penilaian pihaknya guna menempatkan UU TPKS dengan tepat. Dan bukan menjadi kesimpulan persoalan Putri Candrawathi menyalahgunakan UU TPKS.

"Ya saya gak tau, yang merencanakan awalnya siapa, kan tadi saya bilang ketika LP itu dibuat UU TPKS tidak ada disebut, pertanyaan yang menggunakan UU TPKS itu kepada Ibu PC siapa jadinya?" tanya Edwin.

"Itu baru muncul ada ketika rapat 29 Juli di PMJ (Polda Metro Jaya) gitu, jadi saya gak menyebut soal Ibu PC menyalahgunakan UU TPKS tapi siapa yang memunculkan TPKS itu untuk posisi ibu PC," tambah dia.

2 dari 3 halaman

Permohonan Putri Ditolak

Seperti diketahui, Putri Candrawathi sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir J (Nofriansyah Yoshua Hutabarat) terjadi.

Pengajuan permohonan perlindungan oleh Putri berbarengan dengan pengajuan dari Bharada E atau Richard Eliezer yang disebut menembak Brigadir J bersama Ferdy Sambo.

Singkatnya, LPSK akhirnya memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi terkait kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap ibu P ini. Karena, memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (14/8).

Adapun alasan penolakan permohonan kepada Putri, kata Hasto, karena sejak awal permohonan diterima pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan. Sejak diajukan pada 14 Juli 2022, sebagaimana permohonan yang ditandatangani Putri dan kuasa hukumnya.

"Kejanggalan pertama ternyata ada dua permohonan lain, yang diajukan. Ibu P ini tertanggal 8 Juli 2022, dan ada permohonan yang didasarkan berdasarkan adanya laporan polisi yang diajukan Polres Metro Jakarta Selatan pada 9 Juli," ujar Hasto.

"Tetapi kedua laporan polisi ini bertanggal berbeda tetapi nomornya sama, oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambatnya. Kok tidak memutus-mutuskan apa perlindungan kepada yang bersangkutan," tambah dia.

Selain dua laporan polisi tersebut, LPSK juga menemukan kejanggalan lain yang semakin menjadi ketika staf ingin bertemu dengan Putri. Yang pada usahanya sempat terhambat, lantaran sulitnya berkomunikasi pada 16 Juli dan 9 Agustus lalu.

"Kejanggalan ini semakin menjadi, setelah kamu mencoba berkomunikasi dengan ibu P. Sampai akhirnya, kita kemudian kan baru dua kali ketemu dua kali dengan ibu P dari LPSK," ucap Hasto.

3 dari 3 halaman

5 Tersangka Kematian Brigadir J

Untuk diketahui, lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, antara lain Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bripka RR alias Ricky Rizal, Kuat Maruf alias KM, Irjen Ferdy Sambo alias FS, dan Putri Candrawathi alias PC.

Pada kasus ini, Bharada E dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto 55 dan 56 KUHP.

Sedangkan, Brigadir RR dan KM dipersangkakan dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sementara Ferdy Sambo dipersangkakan dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Selanjutnya, Putri Candrawathi disangkakan dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56.

(mdk/lia)

Baca juga:
LPSK Sebut Putri Candrawathi Pemohon Terunik: Butuh Perlindungan, Tapi Tidak Antusias
Masih Periksa Berkas, Kejagung Belum Bahas Penahanan Putri Candrawathi
Polri Bicara Soal Jet Pribadi Brigjen Hendra Kurniawan, Masuk Bagian Materi Timsus
Pengacara Ferdy Sambo Bantah Ada Sosok 'Kakak Asuh'
Tanggapan Polri soal Ayah Brigadir J Lelah dengan Kasus Ferdy Sambo

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini